Paska Tolak RAPBD 2019, 6 Fraksi DPRD Tebo Langsung Gelar Rapat Tertutup

Anggota DPRD Kabupaten Tebo yang tergabung dalam 6 fraksi sepakat menolak RAPBD 2019 saat jumpa pers. 
TEBOONLINE.COM – Kisrus penolakan RAPBD Tebo 2019 terus berlanjut, Rabu (31/10), 23 orang anggota DPRD Tebo yang terdiri dari enam fraksi megelar rapat tertutup di ruang Banggar. Rapat tersebut diketahui membahas terkait deadline tindak lanjut penolakan hearing komisi dalam rangka pembahasan RAPBD 2019 terhadap Pemerintah Kabupaten Tebo, pada senin (22/10) lalu.

Sebelumnya, 6 fraksi ini sudah memberikan tenggang waktu selama 10 hari kepada Pemkab Tebo untuk merubah semua isi buku RAPBD 2019 yang dinilai tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan yang hanya mengakomodir kepentingan partai penguasa yaitu Partai Golkar.

Adapuan yang memimpin berjalannya rapat tertutup tersebut yaitu wakil ketua DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo dan Syamsu Rizal, yang di hadiri oleh seluruh anggota DPRD Tebo dari enam Fraksi untuk memutuskan dan menyimpulkan dari pada kesepakatan penolakan RAPBD 2019 yang telah habis masa deadlinenya.

Syamsurizal dalam konferensi pers menyampaikan kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah memberikan deadline kepada Pemkab Tebo. Tepat 10 hari, Pemkab Tebo sepertinya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut.

"Kami dari 6 Fraksi ini menolak dan membatalkan jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebelum ada perbaikan isi buku RAPBD TA 2019, karena di dalam buku tersebut hanya mementingkan fraksi Golkar," jelasnya.

Iday sapaan Syamsu Rizal juga mengatakan bahwa dalam isu buku tersebut banyak kegiatan dikelola oleh fraksi Golkar, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Dapil 1 yaitu Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay mendapatkan anggaran sebesar 4.5 Milyar, dapil II yaitu Tebo Ilir, Tabir dan Tengah Ilir 16 Milyar, dapil III yaitu Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir Rp 50.980 milyar sedangkan dapil IV Tebo Ulu, Serai Serumpun dan VII Koto 23.700 Milyar dengan total keseluruhan senilai Rp 95.180 milyar.

"Itu baru satu OPD di dinas PUPR, belum lagi dinas-dinas yang lain," kata Iday.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, dirinya sangat menyayangkan kepada Pemkab Tebo bahwa isi buka RAPBD TA 2019 sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan pemerataan, maka pihaknya melayangkan surat kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperbaiki isi buku RAPBD TA 2019 tersebut.

"Ini bukannya ditanggapi malah tahapan pembahasan RAPBD jalan terus, termasuk pembahasan hearing ditingkat Komisi. Ini ada apa, kok memaksakan kehendak, kalau ada masukan ditanggapi," kata Wartono. (crew)

Related News