Somasi Tak Ditanggapi, Kuasa Hukum H Anas Datangi BPN Tebo

Tim Advokasi H Anasrul saat mendatangi kantor BPN Tebo.
TEBOONLINE.COM – Upaya H Anasrul warga Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang untuk memperjuangkan hak atas tanah miliknya seluas 88 meter persegi yang terletak di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Wirotho Agung, Rimbo Bujang belum juga mendapatkan kejelasan dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tebo.

Padahal, sejak tahun 2009 lalu, saat tanah tersebut disengketakan dan terjadi gugatan perdata mulai dari tingkat Pengadilan Tebo, Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan Putusan Tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI bahwa putusan atas gugatan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan tersebut dimenangkan oleh H Anasrul.

Lalu, pada tahun 2016, H Anasrul membuat permohonan penerbitan SK penerbitan Hak (SHM) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, bahkan pada prosesnya sampai pada tahap pembayaran biaya permohonan. Namun berjalannya waktu, permohonan penerbitan SK Pemberian HK (SHM) hinggga kini tidak ada kejelasan.

Melalui dua Kuasa Hukumnya yakni Marwansyah Putra, SH dan Raymond P Sinaga, SH, Rabu (29/08), Istri H Anasrul didampingi kuasa hukumnya mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo untuk menanyakan langsung proses penerbitan SK tersebut.

Sebab, sejak proses pengajuan penerbitan SK tak ada kejelasan, tim kuasa hukum H Anasrul melayangkan Somasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo pada  30 Agustus 2018 lalu. Namun lagi-lagi Somsi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak instansi yang dimaksud.

Dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Marwansyah Putra dengan tegas mempertanyakan alasan kenapa proses tersebut terkesan tidak dilaksanakan. Apalagi, proses tersebut sudah masuk ke meja kantor pertanahan sejak lama.

“Inikan prosesnya sudah lama, tapi kenapa belum ada balasan somasi yang kami layangkan. Kalaupun balasan somasi sudah bapak perlihatkan kepada kami, kami menilai ini hanya semacam rangkuman, bukan balsan poin yang kami maksud. Ini juga bukan balsan resmi dari kantor pertanahan, sebab kami mengirimkan somasi secara resmi dan belum ada balsan resmi kami terima,” ujar Putra.

Lanjut Putra, jika alasan kantor pertanahan tidak bisa menerbitkan SHM karena sudah ada HGB diatas tanah yang sama, tapi kenapa proses somasi tidak ditanggapi sama sekali. Artinya kantor pertanahan semacam mengabaikan somasi yang dilayangkan. Sedangkan dasar somasi sudah jelas ada putusan MA yanmg menangkan H Anasrul.

Putra meminta agar secepatnya memberikan keputusan atau tanggapan terhadap somasi kuasa hukum H Anasrul agar pihak Kanwil mencabut HGB yang atas tanah milik H Anasrul. Dalam pertemuan tersebut pihak Kantor Pertanahan mengatakan bahwa yang berwenangan mencabut HGB tersebut adalah pihak Kanwil.

“Kami tegaskan kami tidak bisa berbuat apa apa untuk mencabut HGB tersebut jika tidak ada perintah dari Kanwil. Tapi perlu diketahui bahwa kami sudah melakukan proses itu sesuai SOP dengan melayangkan surat dan somasi ke Kanwil, tapi sejauh ini belum ada tanggapan,” ujar Kepala BPN Tebo.

Setelah berargumen sekitar 1 jam, akhirnya diputuskan bahwa pihak BPN akan mempasilitasi kuasa hukum H Anasrul untuk datang ke Kanwil Jambi Kamis 30 Agustus 2018 menanyakan langsung proses tersebut ke Kanwil. (crew)

Related News