Dewan Tuding Disperindagkop Tebo Tak Serius Tindak Lanjuti Rekomendasi Pansus Pasar

TEBOONLINE.COM - Anggota DPRD Kabupaten Tebo Fraksi PDI-Perjuangan Suwarno yang nota bene adalah Ketua Pansus Pasar DPRD Tebo, meminta kepada Pemkab Tebo dalam Hal ini Disperindagkop untuk serius menjalankan rekomendasi Pansus pasar.

"Rekomendasi Pansus kan sudah diserahkan ke Pimpinan Dewan, lalu diserahkan ke Eksekutif dalam hal ini Pemkab Tebo melalui Dinas Pasar, ya semestinya hasil rekomendasi Pansus dilaksanakan," ungkap Suwarno.

Suwarno mengatakan, Poin penting yang direkomendasikan Pansus adalah terkait perpanjangan atau penghentian Izin Ratusan Kios Pasar Sarinah yang telah habis masa izinnya serta keberadaan 8 Kios milik Pemkab Tebo yang telah dialihkan kepihak ketiga.

"Poin penting rekomendasi Pansus kemarin salah satunya apakah ratusan Kios yang telah habis masa izinnya akan diperpanjang atau dihentikan oleh Pemkab Tebo dan mengkaji kembali izin Kios milik Pemkab Tebo yang beralih kepihak ketiga," kata Suwarno.

Dikatakan Suwarno juga, Pada setiap Pandangan akhir fraksi di Paripurna selalu disampaikan kepada Pemkab Tebo mengenai peningkatan PAD dari sektor retribusi pasar yang dinilai masih terlalu minim.

"Saat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi selalu kita sampaikan Pemkab harus meningkatkan PAD dari sektor retribusi pasar karena masih sangat minim," katanya.

Sekedar mengingatkan, Ikhwal terbentuknya Pansus Pasar DPRD Tebo Tahun 2016-2017 bermula banyaknya kejanggalan dari Sektor Retribusi Pasar yang setiap tahun tidak ada peningkatan yang signifikan.

Lalu, sebanyak 14 anggota Pansus Pasar DPRD Tebo yang dikomandoi oleh Suwarno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan penuh wibawa, turun langsung di Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang untuk melakukan uji petik.

Di pasar Sarinah Rimbo Bujang, Anggota Pansus Pasar DPRD Tebo banyak sekali menemukan kejanggalan, mulai dari jumlah total Kios hingga adanya pemegang izin penempatan Kios dialihkan ke pihak ke tiga. Bahkan delapan kios pasar inpres yang dibangun tahun 90an oleh Pemerintah diduga telah disewakan hingga puluhan juta rupiah pertahun.

Dari keterangan pedagang kepada Anggota Pansus Pasar DPRD Tebo, sebanyak 28 Pedagang yang menghuni lapak yang baru dibangun Pemda Tebo membayar sebesar Rp. 500.000 kepada Dinas Pasar.

Tidak sampai disitu saja, Anggota Pansus DPRD Tebo juga menemukan sebanyak 150 kios yang telah habis masa sewa penempatannya.
Sementara, untuk lapak sayur yang berjumlah 216 berdasarkan data yang dimiliki petugas pemungut retribusi hanya 60 Persen yang membayar.

Kemudian, sidak berlanjut di Pasar Buah Pujasera, Anggota Pansus Pasar DPRD Tebo menemukan bukti pembayaran retribusi sebesar Rp 40-47 Ribu yang diduga tidak dimasukan ke Kas Daerah oleh Oknum dari Dinas Pasar Tebo. (crew)

Related News