Dikuasai Warga, Aset Milik Pemkab Tebo Terancam Hilang

TEBOONLINE.COM - Kurangnya inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terhadap aset seperti Tanah Fasilitas Umum atau Fasum yang berada di desa - desa atau Kelurahan, berakibat pada penguasaan yang dilakukan oleh warga baik itu individu maupun kelompok.

Selain tanah Fasum, di desa juga ada Tanah Khas Desa atau TKD dan warga biasanya menyebut dengan tanah Bengkok. Tanah tersebut penguasaannya memang diserahkan langsung kepada pihak desa, akan tetapi nasibnya pun sama dengan tanah Fasum. Mayoritas saat ini dikuasai oleh warga.

Menurut informasi yang didapat Teboonline.com dilapangan, penguasaan terhadap tanah Fasum ini tidak hanya pengelolaannya saja, akan tetapi sudah Bersertifikat Hak Milik Pribadi atas nama pengelolanya tersebut. Salah satu contoh adalah tanah Fasum yang berada didepan Kampus STIT Al Falah Rimbo Bujang.

Kemudian Tanah Bengkok milik desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang, tanah TKD seluas kurang lebih 2 hektare saat ini diatasnya berdiri Kebun Sawit yang dikelola oleh warga selama bertahun - tahun. Selama itu pula, pengelolanya tidak pernah memberikan kontribusi ke pihak desa.

"Tanah TKD Rimbo Mulyo dikuasai warga, jadi kebun sawit dan nyatanya yang ngelola tidak pernah ngasih kontribusi ke desa," sebut Kades Rimbo Mulyo, Nisman pada Teboonline.com beberapa waktu yang lalu.

Ia menyebutkan bahwa kondisi itu sudah terjadi sejak Kades yang lama terdahulu dan kondisi ini ia menyebut sebagai warisan dan ia juga mengaku kewalahan untuk kembali mengambil tanah TKD tersangka. Untuk inventarisasi, ia terus lakukan karena hal itu adalah tugas desa.

Sementara itu, Endita HS salah seorang pemerhati aset Pemkab Tebo mengatakan bahwa Pemda Tebo tidak boleh acuh tak acuh terhadap aset dan tidak hanya sebatas inventarisasi saja terhadap aset.

"Diperlukan juga usaha untuk menyelematkan aset Pemerintah dari penguasaan warga agar aset desa tidak hilang dan dalam hal ini perlu ketegasan Pemda Tebo yaitu Bupati Tebo, apalagi ada aset Pemerintah seperti Fasum yang sudah Bersertifikat hak milik," kata Endita.

Kalau dibiarkan saja dan tidak adanya ketegasan lanjutnya, dikuatirkan tanah Pemerintah akan hilang dan habis. Ke depannya, Pemerintah akan bingung sendiri ketika ada pengembangan pembangunan. (crew)

Related News