Jadi Petugas PPS: Perangkat Desa Di Kabupaten Tebo, Kangkangi Peraturan Bupati

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Meskipun sudah tertera dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 67 dan 68, tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, yang menjelaskan mengenai tidak bolehnya perangkat Desa yang double job. Nampaknya kurang diindahkan oleh sebagian perangkat Desa.

Banyaknya perangkat Desa di lingkup pemerintahan Kabupaten Tebo yang dinyatakan lulus tes Panitia Pememungutan Suara (PPS) yang di buka oleh KPUD Tebo beberapa waktu lalu, sekarang menjadi buah bibir masyarakat.

Ansori Kabid Pemdes saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Jumat (03/03/2018) menjelaskan, bahwa tidak ada perangkat desa yang double job.

"Kalau ada yang double job, misalnya lulus tes PPS, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu dari job tersebut," tegas Ansori.

Lanjut Ansori, "Kami tidak memberhentikan yang bersangkutan, namun, silahkan pilih sendiri mau lepas jabatan di Desa, atau memilih PPS," jelasnya.

Sedangkan Riance Juskal, Komisioner KPU Tebo saat dikonfirmasi pada hari yang sama menjelaskan, bahwa kalau KPU sendiri berpatokan kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu.

"Disitu jelas tidak ada larangan bagi perangkat desa untuk mengikuti tes PPS," jelas Riance.

Menurut informasi dari masyarakat, sangat banyak perangkat Desa yang ikut dan dinyatakan lulus PPS.

Salah satu pendamping desa di kecamatan Tebo Ulu yang namanya enggan ditulis menyayangkan banyaknya oknum perangkat desa diwilayahnya yang double job sebagai petugas PPS dan PPK. Jelas jika ini dijalankan pastinya bakal mengganggu kinerja dan peran perangkat dalam pembangunan di desa.

"Kerjo tu jadi dak fokus. Yang ado malah dak beres galo. Kalo mau salah sekok ado yang dikorbankan," tuturnya. (crew)

Related News