PT Sukses Maju Abadi Diduga Serobot Hutan Produksi 1038 Hektar

TEBOONLINE.COM, MUARABUNGO - PT Sukses Maju Abadi (PT SMA) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yang terletak di antara Desa Pemuyin dan Desa Renah sungai Ipuh kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang kabupaten Bungo terkesan ada dugaan telah menyerobot lahan kawasan Hutan produksi seluas 1038 Hektar.

Berdasarkan hasil temuan Teboonline.com dilapangan, banyak menemukan kejanggalan yang sama dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), bahkan  pengajuan izin HGU PT.SMA sudah di tolak oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi karena lahan tersebut berada di kawasan Hutan Produksi (HP) hingga sampai sekarang kurang lebih 500 hektar yang sudah digarap oleh PT SMA.

Itu upun lahan yang ditumbangkan yang masuk Daerah Kawasan Aliran Sungai (DAS) Kamis (18/01/2018) kemarin, berarti masih banyak lagi kawasan HP yang belum ditumbangkan oleh PT SMA.

Namun masih banyak lahan yang masih terbengkalai yang diperbuat oleh Perusahaan dan belum direboisasi kembali.

Sementara itu, masyarakat Dusun Pemunyin, Hasbi mengatakan pada Teboonline.com bahwasanya Perusahaan Perkebunan yang ragu atas izin yang diperoleh oleh PT. SMA mengenai penyerobotan lahan Negara yang saat ini jelas tertera Hutan Produksi yang telah menggarap berkisar 1038 Hektar dikawasan daerah aliran sungai PT. SMA.

”Kami menduga PT SMA tidak memiliki DAS,” ujar Hasbi warga sekitar.

"Kita juga mempertanyakan atas Izin yang diperoleh Perusahan atas penggarapan lahan Hutan Produksi ini, siapa yang memberikan izin," tambahnya lagi.

Dalam hal tersebut, sudah jelas Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang mengatur dalam pelaksanaan pembangunan termasuk perkebunan kelapa sawit.

 Cara cara dan prosedur untuk memperoleh lahan Perkebunan telah diatur melalui peraturan perundang undangan yang mengacu pada undang undang No.41 tahun 1999, yang disebutkan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan termasuk perkebunan hanyalah lahan Hutan Produksi.

Sedangkan Hutan Lindung dan konservasi tidak diperbolehkan di konservasi, karena institusi yang berhak menetapkan dan memberi izin pelepasan lahan kawasan hutan produksi menjadi lahan non hutan adalah pemerintah melalui menteri kehutanan.

Demikian juga yang berhak mengeluarkan izin lokasi perkebunan setelah SK pelepasan kawasan di keluarkan sesuai dengan undang undang tentang perkebunan dan undang - undang Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Demikian juga izin usaha perkebunan setelh izin lokasi di keluarkan hanya dapat di keluarkan oleh menteri pertanian.

Hasbi dan masyarakat setempat berharap kepada Pemerintah Kabupaten ataupun Provins bisa segera mengambil sikap atas dugaan masyarakat atas izin yang diperoleh Perusahaan.

"Setelah izin usaha perkebunan di peroleh baru dapat diajukan untuk mrmperoleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa  Sawit. Kita juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini,” pungkas masyarakat.

Sampai berita ini diturunkan, saat berulang kali dihubungi nomor telepon seluler pimpinan perusahaan tersebut selalu di luar jangkauan dan belum bisa dikonfirmasi. (dar)

Related News