Monday, November 20, 2017

TEBOONLINE.COM - Dalam pelaksanaan rapat Paripurna dan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi, beberapa fraksi menyampaikan tentang infrastruktur dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo, diantaranya seperti fraksi Golkar meminta Bupati Tebo untuk mengevaluasi Kinerja SKPD, karena tidaklah lebih baik dari kinerja sebelumnya.

Dalam hal ini setiap SKPD tidaklah kompak dan tidak disiplin bahkan banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata dikerjakan oleh Tenaga Kontrak.

"Seharusnya itu sudah menjadi tugas PNS dan pada akhirnya diselesaikan oleh Tenaga Kontrak," jelas Wartono yang menyampaikan catatan fraksi-fraksi.

Fraksi Golkar juga meminta kepada Bupati Tebo H. Sukandar agar pekerjaan infrastruktur jalan atau jembatan, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar lebih serius lagi dalam pengawasan pekerjaannya, karena dipandang saat ini masih banyak pekerjaan pembangunan jalan yang belum selesai dan melebihi hari kerja kalender, hal ini dapat merugikan masyarakat.

"Untuk itu fraksi Golkar memandang perlu memberikan saran dan masukan agar ditahun yang akan datang, bagi rekanan atau kontraktor yang kurang serius menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, agar dimasa yang akan datang jangan lagi diberikan kesempatan melakukan pekerjaan," sebut Wartono.

Terakhir Dewan meminta kepada Pemerintah agar dalam mengelola anggaran tahun 2018 hendaknya mengacu pada prinsip pemerataan, efisiensi, efektifitas, disiplin, anggaran yang tepat waktu, berkualitas dan tepat sasaran. (crew)