Warga Minta Kades Pelayang "Transparan" Soal Dana Desa

TEBOONLINE.COM - Kucuran dana desa yang diberikan pemerintah pusat diduga banyak dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk menimbun harta pribadi. Pasalnya, tidak sedikit kades yang berani untuk tidak transparan dalam mengelola dana tersebut.

Sedangkan dalam tatanan Pemerintah telah diatur sendiri bagian dari setiap bidang seperti, sekretaris adalah Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi. Bendahara adalah Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi.

Hal ini lah yang dikatakan Bendahara Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah, Herni. Ia mengatakan bahwasanya Uang Desa, baik ADD dan DD semuanya dipegang oleh Kepala Desa, bahkan rekening nyapun dipegang oleh Kepala Desa juga.

"Kalau bendahara memang saya pak, akan tetapi semua Uang baik ADD dan DD termasuk rekening sama Kepala Desa," terang Herni.

Herni juga mengatakan, dari pekerjaan yang ada di Desa Pelayang, pekerjaan Box Culvert diduga dikerjakan oleh Agus Bima.

"Kalau masalah pekerjaan Box Culver itu Agus Bima yang kerjakan pak, saya tidak tahu menahu masalah Uang Desa pak," tambah Herni.

Namun, lain halnya yang diungkapkan Ajum Kepala Desa Pelayang, pekerjaan box Culvert itu dikerjakan oleh masyarakat, akan tetapi pemborongnya dari luar, namun aneh, seorang Kepala Desa tidak tahu pemborong itu berasal. Adapun infomasi yang didapat dari Bendahara Desa, pekerjaan itu dikerjakan oleh Agus Bima yang nota benenya seorang kontraktor.

"Pekerjaan itu (Box Culvert, red) dikerjakan oleh masyarakat kami," jawab Ajum.

"Masalah keuangan dengan bendahara semua, kalau Agus Bima saya tidak kenal, cuma dengar nama tapi tidak tahu orangnya," tambah Ajum.

Salah seorang warga yang minta namanya dirahasiakan mengaku, menurutnya bahwa praktik ini terjadi di desanya.

"Tak sedikit kades yang tidak pernah mengajak warga bermusyawarah dalam mengelola dana tersebut. Jangankan ngajak warga, perangkat desanya sendiri tak diajak lagi musyawarah. Ini terjadi di salah satu desa, dan mungkin desa-desa lain ada juga yang begitu," jelas pria tiga anak yang tidak mau disebutkan namanya itu, Minggu (2/7).

Pria itu mengungkapkan bahwa ada seorang kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang justru sama sekali tak tahu menahu berapa besaran dana desa yang diterima desa tersebut.

"Jangankan nominal (dana desa) secara total, berapa besaran pencairan tahap pertama juga yang bersangkutan  malah tidak tahu menahu. Saya tahu, karena saya bertanya, tapi yang bersangkutan tak bisa jawab karena tak tahu menahu sama sekali, karena sama sekali tak diajak Kadesnya musyawarah," tuturnya.

Adapun modus para kades tidak transparan, ungkap dia, saat pencairan biasanya kades hanya mengajak bendahara ke bank. Ini karena yang berhak mencairkan dana desa adalah bendahara. Setelah cair, dana tadi langsung dipegang Kades. Tanpa musyawarah, lalu kades belanja bangun fisik dan sebagainya. Sementara aparat pemerintah desa yang lain sebatas terima laporan saja.

"Ada Kepala BPD yang mengaku cuma dapat jatah dana operasional tahunan sebesar Rp 15 juta saja, berikut dengan perincian penggunaannya. Selebihnya, dibelanjakan kemana dana desa itu, kepala BPDnya tak tahu sama sekali. Tahu-tahu, Kadesnya sudah belanja dan sudah mengerjakan "proyek fisik" pakai dana desa. BPD cuma terima laporan saja," imbuhnya.

Belajar dari kabar-kabar seperti ini, ia berharap setiap kades dapat transparan mengelola dan membelanjakan dana desa. Sebab, jika tidak transparan, bukan tidak mungkin kelak Kades dapat tersandung masalah hukum. Dalam hal penyelewengan dana desa, misalnya.(dar)

Related News