Sunday, October 29, 2017

TEBOONLINE.COM - Anggaran Dana Desa yang di alokasikan oleh pemerintah pusat untuk membantu jalannya pembangunan di tingkat desa mulai di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun lain halnya dengan beberapa Desa yang berada di kabupaten Bungo, sebagian anggaran Dana Desa tersebut di gunakan oleh beberapa kepala desa untuk bersenang- senang keluar daerah.

Selanjutnya, keberangkatan para kepala desa se kabupaten Bungo tersebut menuai polemic, sebab keberangkatan tersebut diduga kuat menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahap tahun 2017. Sementara itu, hampir di seluruh desa masing-masing terdapat pekerjaan yang belum rampung 100%, sehingga keberangkatan para pemimpin desa di Kota lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut di pertanyakan.

Amrizal, kepala Inspektorat Bungo saat dikonfirmasi mengatakan dia baru tahu atas keberangkatan para Rio-Rio kelombok dari Wili staf Dinas PMD Bungo.

"Saya baru tahu juga dari staf Dinas PMD yang bernama Wili," jawab Amrizal.

Menurut Amrizal, dia juga merasa keberatan atas keberangkatan tersebut karena masih banyak pekerjaan Desa yang belum rampung dan masih ada juga oknum Kepala Desa yang berangkat masih tersandung kasus.

"Saya juga merasa keberatan dan membuat tanya atas keberangkatan itu ( Rio, red), karena masih banyak pekerjaan Desa yang belum rampung 100%," jawabnya lagi.

Dana yang diambil untuk keberangkatan itupun diduga dari dana desa, baik ADD dan DD tahun 2017. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana dana keberangkatan oknum selain Rio seperti dari beberapa Jurnalist, LSM dan oknum lain selain Rio.

"Kalau masalah dana yang dipakai untuk keberangkatan Oknum selain Rio itu saya tidak tahu dari mana," tambah Amrizal.

Seperti yang di ungkapkan Ketua DPC LSM LIMA Kabupaten Bumgo dan Kabupaten Tebo M.Amin saat di hubungi Minggu, (29/10) mengatakan keberangkatan para kepala desa (Rio, red) se Kabupaten Bungo tersebut patut di pertanyakan, sebab keberangkatan tersebut bertepatan dengan pencairan anggaran DD II tahun 2017.

“Keberangkatan mereka itu patut di pertanyakan, dalam rangka apa dan anggaran perjalanan mereka di ambil dari mana, sebab ada beberapa desa berjumlah tiga orang yakni Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD sehingga membutuhkan anggaran perjalanan yang cukup besar. Untuk itu saya berharap pada pihak penegak hukum Polisi dan Kejari Bungo untuk melakukan pemeriksaan terhadap para kepala Desa yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2017,“ ucapnya.

Selanjutnya, kata M.Amin seluruh penggunaan anggaran Dana Desa (DD) yang nota benenya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar mendapatkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat serta para penegak hukum baik kepolisian maupun pihak Kejaksaan Negeri, sebab apa bila anggaran tersebut tidak di kawal secara ketat maka di pastikan penggunaannya tidak tepat sasaran.

“Saya atas nama lembaga berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan kejari Bungo untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di kabupaten Bungo, terutama persoalan keberangkan seluruh para kepala desa se kabupaten Bungo di Kota Lombok (NTB), sebab keberangkatan mereka ada kaitannya dengan penggunaan anggaran Dana Desa (DD),“ tegasnya lagi.

Selanjutnya, tambah M.Amin apabila persoalan ini tidak di tindak lanjuti oleh kedua institusi penegak hukum tersebut, maka saya berkesimpulan kedua penegak hukum ini sengaja membiarkan tindak pidana korupsi yang di lakukan secara berjamaah di kabupaten Bungo terus berlangsung.

“Saya berharap ada keberanian kedua institusi penegak hukum ini melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) oleh seluruh kepala desa se kabupaten Bungo. intinya persoalan ini tidak bisa di biarkan, sebab ada keterkaitan dugaan penggunaan anggaran DD dengan keberangkan mereka,“ tuturnya. (dar)