Wednesday, September 27, 2017

WARTONO TRIYAN KUSUMA SE. 
TEBOONLINE.COM - DPRD Kabupaten Tebo pun mulai angkat bicara paska dibatalkannya proyek pembangunan jembatan desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang oleh Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang sejatinya sudah dianggarkan sekitar Rp 4 Milyar dan harus dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

Dinas PUPR berdalih, tidak ada pemenang dalam proses lelang di ULP dan mepetnya waktu pelaksanaan dengan akhir tahun.

Dua alasan yang dilemparkan tersebut menurut DPRD Kabupaten Tebo, sungguh tidak logis apabila dua alasan tersebut dijadikan sebagai dasar dibatalkannya proyek jembatan desa Purwoharjo.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Wartono Triyan Kusuma mengatakan bahwa penganggaran paket proyek pembangunan jembatan desa Purwoharjo sangat panjang prosesnya hingga bisa dibawa ke sidang Paripurna dan Ketuk Palu anggaran sekitar bulan November 2016 lalu.

Menurut Wartono, jadi ada waktu yang panjang bagi Dinas PUPR untuk memproses tahapan lelang proyek jembatan desa Purwoharjo paska Ketuk Palu penganggarannya. Sungguh sangat jelas bahwa Dinas PUPR Tebo Lemah kinerjanya yang tidak bisa memanfaatkan waktu panjang tersebut.

"Menurut pandangan saya, ini ada kelemahan pada kinerja Dinas PUPR Tebo sehingga proyek jembatan desa Purwoharjo batal dikerjakan pada tahun ini. Seharusnya jembatan tersebut ada pemenangnya dalam lelang dan harus dikerjakan pada tahun ini mengingat bahwa jembatan yang saat ini dibuat dengan Box Culvert sudah pernah putus dua kali dan akses yang sangat vital menuju Ibukota Kabupaten," tegas Wartono, Rabu (26/9) pada Teboonline.com.

Untuk menyikapi hal ini lanjut politisi PDI-P ini, dirinya akan memerintah Komisi III untuk mengklarifikasi Dinas PUPR Kabupaten Tebo dan ULP dengan menggelar Hearing. Kata Wartono, ini menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan program Bupati Tebo yaitu Tebo TUNTAS.

"Kalau sudah seperti ini kejadiannya, bagaimana dengan program Tebo Tuntas, ya jadi tidak tuntas akhirnya," pungkas Tono.  (crew)