Gawat... Panwas Bakal Beri Sanksi Tegas Jika Paslon Pasang Iklan Di Koran

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Panwas Kabupaten Tebo melakukan koordinasi bersama
KPUD Tebo, Polres Tebo, TNI, Satpol PP, dan tim kampanye penghubung pasangan calon dalam membahas masalah Draf peraturan komisi pemilihan
umum (PKPU) 12 terkait penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tebo.

"Kita membahas draf yang ada di PKPU, terkait tahapan kampanye, karena menurut kami bahwa PKPU 12 ini memuat hal-hal yang baru dan memperjelas dari pertanyaan dari masa-masa kampanye sebelumnya," ujar ketua Panwas Tebo, Gaman Sakti.

Seperti yang ada di PKPU ini, lanjut Gaman, bahwa ada yang namanya kegiatan lain seperti perlombaan, dan dalam perlombaan ini di PKPU 12 diizinkan namun dengan konsekuensinya  hadiah yang diberikan tidak
boleh dalam bentuk uang, tapi berbentuk barang dengan harga barang tidak lebih dari 1 juta.

"Memberikan hadiah boleh, tapi bukan berbentuk uang, namun dalam
bentuk barang dengan harga tidak lebih dari 1 juta rupiah," jelasnya.

Selain memberikan hadiah dalam perlombaan, Gaman juga memberikan izin
untuk melakukan gerak jalan sehat maupun sepeda santai, tapi aturannya
harus dipenuhi adalah tidak boleh menggunakan Door Prize, dan boleh
berbentuk hadiah barang dengan nominal tidak boleh lebih dari 1 juta
rupiah.

"Biasanya pada jalan sehat kan ada Doorprize hadiah utama berupa
kulkas, motor, dan sampai memberikan door prize berupa ibadah umroh,
nah sekarang tdak dibolehkan lagi," tegasnya.

Untuk PKPU 12 ini juga, lanjutnya lagi, bahwa ada sanksi bagi Paslon
jika melakukan pelanggaran, bukan saja ada sanksi administrasi atau
pidana, bahkan ada sanksi sampai pembatalan calon dan dalam hal ini
tetap dikoordinasikan dengan tim penghubung untuk dipahami bersama.

"Untuk pelanggaran yang dilakukan pasangan calon salah satunya adalah
tidak dibolehkan melakukan pemasangan iklan di media massa, karena
pemasangan iklan di media massa ini sudah difasilitasi oleh KPU dan
pasangan calon tidak dibenarkan malakukan pengiklanan ini," sebutnya.

Saat ditanya jika ada simpatisan yang merelakan untuk melakukan
pemasangan iklan tersebut, Gaman menerangkan, bahwa hal tersebut akan
dilihat dulu, karena ranahnya masuk ke komisi penyiaran daerah (KPID).

"Yang membatalkan tetap KPU, namun tetap berkoordinasi dengan Panwas.
Kita juga akan lihat, siapa yang masang iklan dan itu nantinya kita
perdalam dulu makanya kita lakukan rapat koordinasi dangan KPU dan tim
penghubung. Artinya kita harus sama-sama mengetahui bagaimana persepsi
kawan-kawan KPU terhadap peraturan yang mereka buat," pungkasnya. (crew)

Related News