Koalisi PDIP-Golkar Di Pilbup Tebo 2017, Belum Ada Keputusan Dari DPP

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO – Mencuatnya isu berkoalisinya partai besar di Kabupaten Tebo yakni PDIP dan partai Golkar akhir – akhir ini menjelang Pilbup Tebo 2017, membuat peta politik di Kabupaten Tebo banyak berubah.

Namun, munculnya koalisi dua partai pemenang di Kabupaten Tebo untuk mengusung calon Bupati dan calon wakil Bupati Tebo pada Pilbup Tebo 2017 mendatang tersebut belum bisa dipastikan 100 persen.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Tebo, Wartono Triyan Kusumo. “Koalisi PDIP dengan Golkar sampai sekarang belum ada keputusan dari DPP PDIP,” ujar Mas Tono sapaan hariannya saat dikonfirmasi Teboonline.com, Minggu (17/7).

Hal senada pun diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Badan Pelatihan, Pendidikan Kader partai DPD PDIP Provinsi Jambi, Mesran. Koalisi PDIP dengan Golkar menurut Mesran, adalah baru sebatas wacana saja dan itu merupakan gagasan yang baik untuk Pilbup Tebo mendatang.

Terkait kader murni PDIP yang akan dimunculkan sebagai pendamping untuk calon yang diajukan oleh partai yang berkoalisi, Mesran menegaskan bahwa nama yang bakal diajukan adalah kader murni PDIP yang telah mengikuti aturan dan mekanisme partai seperti mengikuti proses pendaftaran penjaringan calon Bupati.

“Yang diajukan itu harus kader murni yang ikut mendaftar di penjaringan calon kepada daerah, seperti Wartono Triyan Kusumo dan Jumawarji. Kalau misalnya dari partai koalisi meminta kader murni PDIP yang tidak ikut mendaftar, itu sudah diluar mekanisme partai dan tergantung sikap DPD dan DPP berdasarkan rekomendasi dari DPC,” urai Mesran.

Kenapa harus dari rekomendasi dari DPC partai masih menurut Mesran, karena yang mengetahui persis dibawah adalah DPC partai tentang karakter dan figur dari kader partai tersebut sehingga DPC siap mempertanggung jawabkan secara factual.

“Kalau kader tersebut tidak ikut mendaftar namun disurvei misalnya kader itu memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dari kader yang ikut mendaftar, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan DPC, DPD dan DPP untuk menjadi pertimbangan,” kata Mesran.

Namun, sesuai proses mestinya harus melalui mekanisme partai agar dapat dipertanggung jawabkan secara factual. (crew)

Related News