Perusahaan Batubara Di Kabupaten Tebo, Tanpa Pengawasan

Ilustrasi.
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Perubahan Nomenklatur dampak UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak besar terhadap pengawasan aktivitas perusahaan tambang batubara di Kabupaten Tebo. Pasalnya, sejak keluarnya UU ini, Dinas ESDM Tebo tak memiliki lagi kewenangan pengawasan terhadap perusahan tambang batubara yang ada.

"Kewenangannya sekarang di provinsi, kabupaten tidak punya kewenangan lagi untuk itu," sebut Kabid Pertambangan Umum Dinas ESDM Tebo, Hendriyanto.

Dijelaskan Hendri, kondisi ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2016. Dinas pun sudah tidak lagi menganggarkan untuk pengawasan ini.

"Mulainya sejak pertengahan 2015 lalu, tetapi saat itu kita masih ada anggarannya, kalau tahun ini anggarannya memang sudah ditiadakan, pengawasan sekarang dipegang provinsi," jelas Hendri.

Disinggung mengenai pengawasan yang dilakukan oleh provinsi pun, Hendri pun belum mengetahui kapan waktunya, karena sejak awal tahun belum ada jadwal pengawasan untuk perusahaan di Tebo.

"Dari provinsi setahu kita digilir pengawasannya bergantian setiap kabupaten, tapi Tebo belum dapat giliran, kalau dari jadwalnya, giliran Tebo di bulan Agustus nanti," jelas Hendri lagi.

Terpisah, Ketua Ormas KILAT Selamet Irianto, menyayangkan adanya kekosongan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan batubara yang ada di Tebo ini. Dikatakannya, regulasi pengawasan dari provinsi ini membuat aktivitas perusahaan tidak lagi terpantau.

"Harusnya pengawasan itu kontinue, bukan hanya sekali dalam setahun, kalau seperti ini sama saja pemerintah melakukan pembiaran, siapa yang berani jamin apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut benar dan tidak menyalahi aturan," tegas Selamet. (crew)

Related News