KPUD Tebo Gelar Sosialisasi Tahapan Pilbup Tebo Serta Syarat Calon Perseorangan

Ketua KPUD Tebo Basri saat memimpin Sosialisasi tahapan Pilbup Tebo 2017.
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Tahapan, Program, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo serta syarat jumlah dan persebaran dukungan calon perseorangan, telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Tebo.

Akan hal inipun Ketua KPUD Tebo, Basri mengatakan DPT yang bakal jadi acuan telah masuk dalam
tahap pleno KPUD Tebo, dan pembukaan untuk bakal calon (Balon) yang siap bersaing akan dibuka pada 19 September mendatang.

"Pembukaan pendaftaran 19 sampai 21 September 2016. Dan dari KPUD Tebo sangat berharap keikutsertaan OKP dalam pelaksanaan Pilkada bisa ikut berperan dalam mensukseskan pilkada tersebut," sebut Basri kepada Teboonline.com, Selasa (31/5).

Sementara itu, Divisi sosialisasi, Riance terkait pilkada dijalur perorangan memaparkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) tetap terakhir 235.783 jiwa. dengan presentase dukungan perseorangan minimal 10 persen, jadi jumlah dukungan minimal 23.579 jiwa yang diperuntukkan pada lebih dari 50 persen kecamatan Yang berada dikabupaten Tebo. Jadi, bakal calon harus memiliki dukungan dari tiap-tiap kecamatan minimal 7 kecamatan karena Kabupaten Tebo sendiri memiliki 12 kecamatan.

"Sesuai peraturan, bagi bakal calon yang ingin maju dijalur perseorangan, harus memiliki dukungan 10 persen dari DPT yang tersebar minimal di 7 kecamatan yang berada di kabupaten Tebo," jelas Riance.

Terpisah, Divisi Teknis KPUD Tebo, terkait kegiatan menjelang pilkada Tebo, Ahdiyenti memaparkan bahwa untuk tahapan Pilkada 2017, KPUD mulai melaksanakan kegiatan dengan melakukan Pembentukan PPK dan PPS yang dijadwalkan pada 21 Juni sampai 20 Juli. Pendaftaran pemantau pemilihan Juni 2016 sampai 14 Januari 2017.

Dan Tahapan selanjutnya adalah penyerahan syarat dukungan peseorangan yakni pada tanggal 6-10 Agustus 2016 dan dilanjutkan dengan penelitian administrasi dan faktual di PPS pada 21 Agustus -3 September 2016.

“Setelah berkas syarat dukungan perseorangan diserahkan ke KPU, kita kemudian melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Itu akan kita laksanakan mulai tanggal 8 September -7 Oktober 2016,” jelasnya.

Dikatakannya lagi, untuk tahapan berikutnya pendaftaran pasangan calon, baik calon yang maju melalui patai politik ataupun calon perseorangan (Jalur independent_red), Pendaftaran pasangan calon tersebut ditetapkan pada 19-21 September 2016. Untuk penetapan pasangan calon sendiri yakni
tanggal 22 September 2016.

“Untuk pendaftarannya tiga hari itu, kemudian pada tanggal 22 September penetapan pasangan calon yang dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada tanggal 23 Oktober 2016,” jelasnya lagi.

Berikutnya, untuk tahapan selanjutnya lanjut Ahdiyenti adalah kampanye pasangan calon, kampanye tersebut ditetapkan mulai tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Lanjut dengan masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye pasangan calon yakni tanggal 12-14 Februari 2017 dan pemungutan serta penghitungan suara tanggal 15 Februari 2017.

“Untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Tebo baru akan dilakukan setelah pleno di Kecamatan. Sesuai jadwal, rekapitulasi suara di KPUD Tebo kita tetapkan pada tanggal 22-27 Februari 2017,” terangnya.

Sementara itu, untuk penetapan pasangan calon terpilih tanpa perselisiahan hasil pemilihan (PHP) kata Ahdiyenti akan dilaksanakan pada 8-10 Maret yang disesuaikan dengan jadwal MK. Jika nanti ada gugatan dari paslon yang dilayangkan oleh salah satu paslon, maka penetapan akan dilakukan maksimal 3 hari setelah putusan MK.

“Setelah semuanya dinyatakan clear dan paslon terpilih sudah ditetapkan, maka kita mengajukan pengesahan, pengangkatan paslon terpilih tanpa perselisihan pada 9-11 maret 2017," terangnya lagi.

Ahdiyenti pun juga mengingatkan bahwasanya untuk kalangan PNS/Polri tidak diperbolehkan mendukung dengan memberikan KTP-nya kepada setiap calon yang bakal bersaing karena itu sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan. namun PNS/Polri pun masih tetap bisa memilih. Apabila ada yang mendukung, maka dukungannya tersebut akan dicoret.

"Untuk yang bebas memberikan dukungan adalah yang bukan PNS/Polri," tukasnya. (crew)

Related News