Komisi I DPRD Tebo Bakal Periksa Legalitas Klinik Setia Budi, Supeno: Tunggu Data Dari Dinkes, Satu Pintu Dan LH

Klinik Setia Budi Rimbo Bujang.
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Persoalan klinik Setia Budi Kecamatan Rimbo Bujang yang sempat hangat beberapa bulan lalu, ternyata masih terus bergulir di Komisi I DPRD Tebo. Saat inipun Komisi I masih memperoses legalitas Klinik Setia Budi. Hal ini dikatakan oleh Supeno Anggota Komisi I DPRD Tebo.

"Kita masih menunggu data-datanya, nanti kalau sudah ada akan kita kaji dan akan kita panggil. Tapi sampai sekarang berkasnya belum diserahkan," ujar Supeno dikonfirmasi Teboonline.com, Rabu (6/4).

Lanjutnya, berkas data yang ditunggu-tungu Komisi I DPRD Tebo ini yaitu dari Dinas Kesehatan Tebo, Kantor Satu Pintu, dan Kantor Lingkungan Hidup. Data yang diminta ini terkait seluruh dasar dan kelayakan aktivitas klinik Setia Budi.

"Data yang kita tunggu itu dari Dinkes, Satu Pintu dan LH," sebutnya.

Sementara itu, sekedar mengingatkan Harmain Asisten I Sekda Tebo, kepada awak media menjelaskan jika klinik Setia Budi tidak ilegal. Pasalnya, pada tahun 2009 yang lalu, saat dirinya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Tebo, telah mengeluarkan izin sesuai permohonan dari pihak klinik.

"Izin yang saya keluarkan adalah izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar. Kalau tidak salah saya keluarkan tahun 2009 waktu saya menjabat kepala satu pintu. Izin tersebut masa berlakunya lima tahun," ungkap Harmain.

Tahun 2014 kemarin lanjut Harmain, izin klinik tersebut berakhir. Namun, pihak klinik kembali mengurus perpanjangan izin. 

"Hanya saja tahun 2015 ini pihak klinik ingin meningkatkan kelas kliniknya menjadi rumah sakit, dan itu sudah diusulkan ke Dinkes. Karena masih ada persyaratan yang kurang, makanya Dinkes belum bisa mengeluarkan rekomendasi," jelasnya.

"Jadi klinik Setia Budi tidak ilegal kerena mereka memiliki izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar. Namun, hanya belum memiliki izin untuk menaikan kelas kliniknya menjadi rumah sakit" katanya lagi.

Meski demikian lanjut Harmain, dirinya telah menginstruksikan Dinkes untuk menghentikan segala kegiatan klinik di luar izin klinik.

"Dinkes sudah instruksikan agar pihak klinik menghentikan segala kegiatan diluar izin klinik. Pihak klinik juga sudah menghentikan kegiatannya. Namun kegiatan sesuai izin klinik tetap berjalan," pungkasnya. (crew)

Related News