Dispenda Tebo, Serahkan SPPT & DHKP PBB Rimbo Bujang

Camat Rimbo Bujang Sukiman saat penanda tanganan penyerahan SPPT & DHKP PBB oleh Kadispenda Tebo, Iskandar.
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tebo
membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016 kepada wajib pajak (WP) se-Kecamatan Rimbo Bujang yang terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan, Rabu (13/4) bertempat di Aula Kantor Camat Rimbo Bujang.

Kepala Dispenda Tebo, Iskandar didepan Lurah dan Kades Se-Kecamatan Rimbo Bujang mengatakan, sistem pengelolaan dan pungutan PPB tersebut sekarang ditangani langsung Pemkab Tebo sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penunjang Pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Iskandar juga mengatakan, target pencapaian PAD sebesar Rp 2,3 Milyar tahun ini dinilai sangat berat karena PBB-P2 harus tercapai secara maksimal dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak.

"Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak kita lakukan untuk mencapai target sebesar Rp 2,3 Milyar," Kata Iskandar.

Lanjutnya, system pengelolaan dan pungutan PPB sebagai salah satu sumber PAD, Pemda terus melakukan pembenahan baik SDM-nya serta pembenahan dengan sistem pembayaran secara online.

"Sebagai langkah pembenahan, sekarang Wajib Pajak bisa membayar secara online," ujarnya.

Sementara itu, Camat Rimbo Bujang, Sukiman mengatakan bahwa target Penerimaan dari Sektor pajak PBB P2 Tahun 2016 sebesar Rp 887 juta terkendala kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah terutama untuk Kelurahan Wirotho Agung.

"Kendala paling utama karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak, terutama Kelurahan Wirotho Agung," pungkas Camat Rimbo Bujang, Sukiman.

Sementara, Lurah Wirotho Agung Soedjarijo, dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya membenarkan sudah menerima DHKP dan SPPT PBB tahun 2016.

"Benar, kita baru saja menerima DHKP dan SPPT 2016. Namun, setelah kita teliti di DHKP dan SPPT PBB tahun 2016 Kelurahan Wirotho Agung, masih banyak ditemukan tumpang tindih data objek pajak. Antara lain, nama objek pajak sudah meninggal masih tetap muncul di SPPT, padahal pihak Kelurahan sudah pernah mengusulkan perubahan Nama Objek Pajak tersebut menjadi Nama isterinya dan masih ada lainnya ketidak Validan SPPT di Wirotho Agung," ujar Lurah Wirotho Agung Soedjarijo, pada Teboonline.com, Rabu (13/4). (zam/asa)

Related News