DPRD Tebo Kesulitan Anggarkan Untuk Desa Pematang Sapat

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo sulit
menyetujui setiap anggaran yang diajukan oleh Pemkab Tebo untuk Desa
Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang.

Pasalnya, desa yang berbatasan dengan Kabupaten Bungo tersebut berada di dalam Wilayah Hak Guna Usaha PTPN VI Rimbo Bujang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Tebo, Agus Rubyantosaat menghadiri Musrebang Kecamatan Rimbo Bujang beberapa waktu lalu.

Politisi partai Golkar ini mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa DPRD Kesulitan
menyetujui setiap anggaran yang diajukan oleh Pemkab ditakutkan terjadi saling klaim aset.

"Yang dikhawatirkan jika disetujui setiap anggaran yang diajukan oleh Pemda dan ada pendataan aset justru diklaim secara sepihak oleh PTPN VI," ungkapnya.

Sementara itu, Sekban BPMPD Tebo, Suyadi mengatakan, mengingat Desa
Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang yang berada dalam wilayah HGU PTPN
VI, perlu mencari formula yang tepat agar Pematang Sapat  dapat menyerap
anggaran baik dari Pemda maupun Dana Desa dari pusat.

"Untuk Desa Pematang Sapat memang diperlukan formula yang tepat agar mampu
menyerap anggaran baik dari Pemda Tebo maupun Dana Desa yang dari
pusat," kata Suyadi.

Saat ditanya kemungkinan Desa Pematang Sapat di Meleburkan diri ke Desa
Sapta Mulya, justru Suyadi mengatakan hal tersebut sangat mustahil pasalnya
wilayah tersebut tetap berada di dalam HGU PTPN VI, dan yang lebih
memungkinkan justru penambahan wilayah, sebahagian Desa Sapta Mulya masuk
ke dalamnya. (santoz)

Related News