Monday, January 18, 2016

Massa PMI Tebo saat orasi didepan pintu Gerbang kantor Bupati Tebo.
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Setelah sebelumnya, dibubarkan paksa pada pekan lalu,
Massa PMII Tebo kembali mendatangi Kantor Bupati Tebo untuk menyampaikan aspirasi kepada
Pemerintah Kabupaten Tebo pada Senin (18/1) kemarin. Aksi inipun diwarnai
dengan bertebarnya Rapor Merah Sekda dan Enam SKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Aksi Massa PMII ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PC PMII Tebo, aksi
berlangsung sejak Pukul 09.30 Wib hingga 11.30 Wib. Aksipun berjalan
lancar, baru beberapa menit massa sampai digerbang, Asisten I, Asisten II,
dan Asisten III Bupati Tebo langsung menyambut massa, massapun
dipersilahkan masuk ke halaman kantor Bupati Tebo.

"Hari ini kami hadir disini ingin menyampaikan aspirasi, sebagai kontrol
sosial, kami memiliki hak untuk mengamati dan menilai kinerja pejabat dan
pemerintah Tebo. Karena itu kami minta pejabat Tebo harus siap di kritik
dan di koreksi, jika tidak siap silahkan mundur saja," ujar Ricky Wijaya
kemarin.

Senada dikatakan oleh Korlap Massa, Deby Erwin, bahwa kepemimpinan
Sukandar Hamdi sudah berjalan lima tahun, dan dipenghujung tahun ini PMII
Tebo memberikan catatan penting bagi pemerintah Tebo agar melakukan
evaluasi jabatan demi kinerja pejabat dan pegawai yang sesuai dengan
harapan masyarakat.

"Kami tidak menghakimi, kami hanya memberikan penilaian sebagai
pertimbangan Bupati dan Wakil Bupati, jangan satu tahun terakhir ini tidak
ada pembenahan, harusnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dan kita
inginkan pejabat dan pegawai di Kabupaten Tebo ini koreksi diri, dan jika
merasa tidak layak mundur, jangan memaksakan diri, karena masih banyak yang
mampu," tegas Deby Erwin sambil menyebarkan rapor merah Sekda dan SKPD Tebo.

Adapun isi dari rapor merah yang disampaikan PC PMII Tebo ini yaitu pertama
kepada Sekda Tebo, diantaranya mengenai 61 hari melakukan perjalanan dinas
tanpa seizin Bupati dan beberapa poin lain dengan nilai E. Lalu untuk SKPD
yaitu yang pertama Dinas Perhubungan terkait retribusi karcis angkutan
berat batubara yang dicetak tapi tidak digunakan, terkait ketidak mampuan
mengoperasionalkan terminal Muara Tebo, dan realisasi retribusi dengan
nilai E.

Untuk Dinas Dukcapil kembali mengkritiki soal dana dekonsentrasi sebesar
Rp 1.184.229.000 hanya terealisasi Rp 227.252.200 atau hanya 19.19 persen dan
keluhan soal pembuatan identitas dengan nilai E. Kemudian Dinas
Sosnakertran diberi nilai D, Dinas Pasar dan Perindagkop dengan nilai D,
Dinas Perkebunan dengan nilai D, serta Dinas Pertanian dengan nilai D.

Terkait penilaian yang dikeluarkan oleh PC PMII Tebo ini, merekapun meminta
kepada Bupati Tebo dan Wakil Bupati Tebo melakukan evaluasi dan membuat
laporan sesuai fakta yang ada kepada Gubernur Jambi, dan Kementrian Dalam
Negeri (Kemendagri) agar pejabat yang dinilai malas dan tidak layak dapat
di ganti segera.

"Kami minta kepada Bupati agar menindaklanjuti aspirasi kami ini, dan
harapan kami ini dapat dibicarakan di tataran kegubenuran dan kementrian
dalam negeri secepatnya,"pungkas Deby. (crew)