Monday, December 21, 2015

Ilustrasi.
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Disinyalir akibat banyaknya izin perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo terkait pengelolaan hutan, telah berdampak buruk terhadap habitat hewan liar, terutama gajah. 

Terkait hal inipun Komisi II DPRD Tebo menegur Pemerintah kedepannya agar tidak asal mengeluarkan perizinan perusahaan yang mengelola hutan.

Ketua Komisi II DPRD Tebo, Yamin saat dikonfirmasi Teboonline.com pada Senin (21/12) mengatakan bahwa pihaknya telah membicarakan persoalan gajah ini, bahkan juga telah merencanakan untuk menganggarkan anggaran untuk menangani gajah yang sudah mulai kepemukiman masyarakat.

"Pernah kita bicarakan, mau kita anggarkan, tapi kita khawatir akan bertabrakan dengan program BKSDA, sebab ini adalah tanggungjawab BKSDA," ujar Yamin.

Dikatakannya lagi, karena hal ini merupakan kewenangan BKSDA, maka pihaknya meminta BKSDA untuk sepenuhnya turun dan bertindak atau All Out dalam menangani keberadaan gajah yang sudah mulai kehilangan habitatnya ini. Selain itu juga meminta agar pemerintah kedepan agar lebih selektif
mengeluarkan izin perusahaan.

"BKSDA harus turun dan bertindaklah, dan pemerintah kedepan soal perizinan harus lebih selektif, jangan sampai hewan liar kehilangan tempat tinggal dan memasuki pemukiman masyarakat," kata Yamin lagi.

Sementara itu sekedar mengingatkan bahwa sebelumnya Camat VII Koto Ilir, Izhar saat dikonfirmasi pada Jumat (18/12) lalu membenarkan dimana menurutnya sekitar 19 ekor gajah menghantui pemukiman masyarakat kelompok tani disekitar wilayah PT TMA. Persoalan gajah inipun menurutnya masih belum menemukan solusi.

"Iya, sudah lapor, tapi tidak turun-turun. Ada sekitar 19 ekor gajah di dekat kelompok tani PT TMA," ujar Camat VII Koto Ilir.

Selain itu, informasi yang dirangkum Teboonline.com, jika di Muara Tabir gajah tunggal menghantui warga Desa Pintas Tuo, di Muara Sekalo Sumay ada beberapa ekor yang sudah mulai menampakkan diri disepanjang jalan yang dilalui warga, di VII Koto Ilir gajah sudah mulai memakan sawit-sawit milik warga.

Seperti diungkapkan salah satu warga yang enggan identitasnya dipublikasikan. "Gajah ini sudah mulai merusak tanaman sawit kami, sawit dimakannya. Khawatir kami gajah ini masuk kepemukiman," terangnya.

Sementara itu, meskipun persoalan gajah sudah sering terjadi, begitu juga dengan harimau yang sudah menelan korban manusia, tampaknya di jajaran Pemkab Tebo belum ada informasi anggaran atau program kerja yang mengarah kepada penanganan konflik manusia dan hewan tergolong buas ini.

Hal ini dibuktikan sebagaimana pengakuan Camat Muara Tabir, Heru yang sudah mendatangi pihak Dinas Kehutanan Tebo, dimana dirinya sudah melaporkan kondisi gajah di wilayahnya, namun Dinas Kehutanan sulit untuk memberikan solusi. Bahkan pihak BKSDA sendiripun menurutnya lamban menanggapi persoalan ini.

"Sudah sering kita laporkan, tapi solusinya selalu sulit ditemukan, dan BKSDA pun kadang lambat menyikapinya," ujar Heru beberapa waktu lalu.

Senada di katakan oleh Kabid Perlindungan Hutan, Edi Sukarjo. Bahwa untuk menangani gajah ini dengan cara di pindahkan, dan untuk memindahkannya perlu dana yang lumayan besar. Hanya saja sayangnya di Dinas Kehutanan tidak ada anggaran untuk merelokasi gajah ini.

"Kita tidak punya anggarannya, itu membutuhkan sekitar lima puluh jutaan kalau tidak salah," pungkasnya. (crew)