Sukandar Akui Serapan Anggaran Masih Rendah

H SUKANDAR S.Kom,M.Si
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Rendahnya serapan anggaran disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, diakui oleh Bupati Tebo Sukandar. Alasannya, diduga akibat kekhawatiran pengguna anggaran terjerat hukum.

Rendahnya serapan anggaran tersebut, Dikatakan Sukandar, dirinya tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang disalahkan. "Bukan Tebo saja yang mengalami hal yang sama pada serapan anggaran, tapi rata-rata kabupaten kota se provinsi Jambi bahkan se Indonesia menghadapi hal yang sama," ujar Sukandar saat saat dikonfirmasi Teboonline.com terkait masih rendahnya serapan anggaran di Tebo.

Di Tebo, lanjut Sukandar, sebelumnya semua kegiatan fisik terutama pada dinas PU mengikuti edaran Kementrian PU tahun 2006. "Untuk tahun 2015 ini kita mengacu pada edaran Kementrian PU tahun 2015. Itu merupakan rekomendasi dari Kejagung sewaktu kita konsultasi beberapa waktu yang lalu, Jadi semua perencanaan meski dirubah. Itu salah satu kendala mengapa serapan anggaran kita masih rendah," jelas Sukandar lagi.

Selain itu, kata dia, rendahnya serapan anggaran disebabkan ada beberapa kegiatan di SKPD yang hingga saat ini masih menunggu Juklak dan Juknis dari kementrian terkait. "Mereka (SKPD,red) tidak mungkin melaksanakan kegiatan tanpa Juklak dan Juknis yang jelas. Jadi mereka masih menunggu dari Kementrian terkait untuk melaksanakan kegiatan," tuturnya.

Meski demikian, Bupati mengaku, hasil laporan yang dia terima dari ULP, serapan anggaran sudah diatas 50 persen. "Dalam artian kegiatan sudah mulai berjalan, artinya serapan anggaran bakal terus meningkat," ucapnya.

Bupati juga mengatakan jika ada informasi dari pusat yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengundang seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk membahas rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Apalagi dalam kesempatan itu, melibatkan pihak Kejaksaan Agung dan Polri.

“Mestinya jangan takut untuk melaksanakan kegiatan agar penyerapan anggaran bisa sesuai rencana kerja. Intinya, ketika sesuai rel, apa yang mesti ditakuti. Terpenting, pengawasan dari BPK juga harus sinkron dengan unsur yudikatif. Artinya, jika ada temuan BPK, tidak serta-merta pihak yudikatif masuk karena secara administrasi harus diselesaikan dulu,” tambahnya.

Sukandar juga minta pihak Kepolisian dan Kejaksaan bukan hanya sekedar jadi 'eksekutor' saja. Tapi, juga harus ikut andil memberikan penyuluhan kepada pengguna anggaran menyangkut regulasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh SKPD untuki bisa maksimal menyerap seluruh anggaran. “Para petugas Yudikatif, harus bisa memberikan pemahaman menyangkut regulasi,” pungkasnya. (crew)

Related News