PMII Desak Bupati Tebo Periksa PNS Disbun Penerima Amplop

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Beredarnya kabar bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tebo berinisial EE menerima Amplop pasca penundaan penunjukan dan pemberian batas lahan koperasi Olak Gedong Melako Intan (OGMI) pada selasa (8/9) lalu menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya Pengurus PMII Tebo.

Ketua PMII Tebo, Ricky kepada Teboonline.com (16/9), sangat menyayangkan sekali bahwa ada salah satu oknum PNS yang diduga menerima amplop ditengah khalayak ramai dalam situasi persoalan lahan KUD OGMI. Terkait hal ini PMII Tebo meminta Bupati Tebo mengultimatum Disbun, terutama PNS yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.

"Kami harap Bupati dapat bertindak tegas terkait hal ini, bisa mengeluarkan ultimatum kepada Disbun atau PNS yang bersangkutan, atau melakukan pemeriksaan pada pihak terkait," ujar Ricky.

Disayangkannya hal ini menurut Ricky karena peristiwa menerima amplop tersebut dilihat beberapa orang petani, dan ironisnya hal tersebut menjadi pemberitaan sejumlah media. Sehinga secara tidak langsung PNS Tebo dipandang berani menerima amplop dalam penyelesaian masalah ditataran masyarakat.

"Ini perlu diluruskan kebenarannya, sebab saat itu kehadiran abdi negara dilokasi tersebut untuk menunaikan kewajibannya, namun justru dikabarkan malah mengarahkan penundaan penunjukan dan pemberian batas lahan, dan disayangkan lagi menerima amplop, apapun isi dan bentuknya, dengan situasi sedemikian jelas menimbulkan kecurigaan dan pandangan yang tidak pantas,"sebutnya.

Untuk diketahui bahwa terungkapnya EE menerima amplop dari pengurus KUD OGMI tersebut, sebagaimana diberitakan segenap media beberapa waktu lalu, yaitu diungkapkan Baihaki salah seorang pengurus kelompok tani yang tergabung dalam KUD OGMI.

Dimana menurutnya, saat itu EE datang beserta rombongan tim TP3K ke lokasi dijemput oleh manajemen PT PAH pada Selasa (8/9) lalu, dalam rangka penunjukkan dan pemasangan tanda batas lokasi kebun kelapa sawit OGMI seluas 633.808 hektar yang batal dilakukan karena kekurangan dokumen.

"Karena tidak jadi memasang tanda batas, dia (EE,red) dengan rombongan langsung pulang, cuma sebelum pulang salah satu pengurus koperasi memberikan amplop putih kedia, yang melihat bukan saya sendiri tapi juga beberapa petani yang lain, dan saya dengan petani lain menduga itu isinya uang," pengakuan Baihaki dan Juli salah satu petani lainnya.

Tidak sebatas persoalan Amplop, DPRD Tebo pun juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Disbun Kabupaten Tebo yang mengarahkan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Persada Alam Hijau (PAH) kelurahan sungai bengkal kecamatan tebo ilir untuk melakukan penundaan penunjukan dan pemberian batas lahan koperasi Olak Gedong Melako Intan (OGMI) pada hari selasa (8/9) lalu sangat disayangkan.

Ketua komisi II DPRD Tebo, M. Yamin sewaktu dikonfirmasi Teboonline.com mengaku menyayangkan hal itu karena  hal tersebut merupakan salah satu poin tuntutan pada aksi damai ratusan petani dikantor Bupati tebo awal tahun 2014 lalu.

"Tindakan Disbun Tebo yang mengarahkan pihak perusahaan untuk melakukan penundaan pemberian tanda batas lahan yang sudah menjadi hak masyarakat sudah sangat jelas adalah bentuk intervensi Disbun terhadap pihak perusahaan, dan ini patut dipertanyakan karena didalam perjanjian awal (MOU) yang disepakati bersama antara PT PAH dan KUD OGMI secara tegas menyebutkan bahwa pihak koperasi sudah memberi kuasa kepada pihak perusahaan untuk menentukan lokasi lahan Koperasi yang berasal dari tanah adat tersebut," ujar yamin.

Ditegaskan Yamin juga, pihaknya meminta pihak perusahaan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sesuai MOU yang sudah disepakati, agar tidak terjadi hal yang sama - sama tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merugikan kita semua karena ini menyangkut hak masyarakat banyak.

"Kami minta perusahaan cepat selesaikan persoalan ini, sebab ini menyangkut hak masyarakat banyak," tegasnya.

Sekedar diketahui pula, bahwa berdasarkan MOU antara PT PAH Dan KUD OGMI pada tahun 2009 yang menjadi salah satu dasar terbitnya SK Bupati Tebo No.342 tahun 2013 tentang penetapan nama nama petani sebagai mitra PT PAH dijelaskan bahwa pihak Koperasi menyerahkan lahan yang berasal dari hutan adat seluas 2028 hektar brutto kepada perusahaan dan pihak koperasi juga memberikan kuasa dan wewenang secara penuh kepada pihak perusahaan untuk menentukan lokasi lahan milik koperasi tersebut.

Informasi yang dihimpun Teboonline.com pun diketahui pula bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 saham perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PAH Sungai Bengkal sudah dibeli oleh PT Golden Plantation Tbk, anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) seharga Rp 84,15 Miliar. (crew)

Related News