Kepala BPMPD Tebo Takut Bicara Terkait Kasus Desa Mangun Jayo

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Terkait kasus Kepala Desa Mangun Jayo yang sekian lama nyaris tidak ada kabar, namun beberapa hari ini justru kembali timbul kasak-kusuk terkait persoalan di Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah. Yang mana dikabarkan telah ada surat keputusan yang diterbitkan terkait penanganan kasus Desa Mangun Jayo itu.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu Kepala Badan PMPD Tebo, Haryadi, Kamis (30/7) dirinya mengaku hal tersebut bukanlah kewenangannya, dirinya juga terlihat enggan memberikan jawaban terkait isu adanya surat yang telah diterbitkan terkait kasus di Desa Mangun Jayo.

" Saya cuma sekretaris, kalau teknisnya langsung saja ke ketua tim, Pak Sekda atau Pak Harmain, saya buru-buru mau berangkat," jawab Haryadi dengan singkat.

Saat ditanya lagi terkait kondisi terkini penanganan kasus tersebut, lagi-lagi Haryadi mengatakan bahwa hal tersebut yang lebih mengetahui Camat Tebo Tengah, karena menurutnya hal ini adalah kerja tim, jadi dirinya tidak bisa menjawab sembarangan.

" Kalau kondisi sekarang langsung ke Kecamatan saja," kilahnya.

Saat disinggung lagi soal surat yang dikabarkan telah turun, Haryadi pun terkesan tidak mampu menjawab, dan ditanya soal hasil terkini dari penanganan kasus itu, diapun kembali menjawab hal tersebut teknisnya adalah oleh Ketua Tim, Sekda Tebo.

" Hasilnya belum tau, lebih kongkritnya lagi langsung ke pak Sekda, beliau ketua tim," imbuhnya pula.

Untuk memastikan hal inipun, Teboonline.com lansung menghubungi Asisten 1 Bupati Tebo Harmain melalui via HP, menurutnya terkait hal itu yang lebih mengetahui adalah pihak BPMPD. Karena saat ini dirinya sedang tugas diluar daerah.

" Saya belum baca apa isi suratnya, coba langsung ke PMPD saja," jawab Asisten I Bupati Tebo.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekda Tebo Noor Setia Budi, dimana menurutnya hal tersebut yang lebih mengetahui adalah PMPD, karena yang mengeluarkan suratnya adalah PMPD. Dirinyapun belum tahu apa isi surat yang dimaksud.

" Tanya saja ke PMPD, saya sedang tugas diluar daerah," timpalnya.

Sementara itu, untuk diketahui bahwa dalam surat resmi yang ditanda tangani Bupati Tebo Sukandar tersebut dinyatakanlah bahwa Kades Mangun Jayo Terindikasi melanggar undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 26 ayat 1, ayat 2 (huruf f, g, k), ayau 4 (c,d,e,f,g,k,m,o, dan p) Pasal 27 huruf c dan d, dan Pasal 29 huruf a,b,c,d,e, dan k.

Ada 9 point indikasi pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Mangun Jayo diantaranya ialah Kepala Desa Mangun Jayo Terlibat Dalam pembebasan lahan sawah yang terletak di Desa Mangun Jayo dan Menjual kembali kepada Koperasi Tujuan Murni, Memberhentikan Ketua Lembaga Adat, Menjual Balai Desa tanpa musyawarah, Tidak ada penjelasan Tanah Kas Desa (TKD) yang berlokasi di Teluk Tanah Liat, Dana Tanda Keseriusan Menejeman (TKM) dari PT.Tebo Indah yang penggunaannya tidak dijelaskan kepada Masyarakat.

Kemudian, menolak kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, Menolak lokasi Pembangunan Dam, Tidak melakukan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Mangun Jayo, dan dalam mengambil kebijakan atau keputusan tentang pembangunan desa tidak dilakukan secara musyawarah.

Berdasarkan atas Indikasi pelanggaran tersebut, Maka Kades Mangun Jayo, Ihsan diberikan teguran tertulis dan diminta menyelesaikan permasalahan tersebut dalam jangka satu bulan yaitu dari tanggal 7 Mei hingga 7 Juni 2015. Namun, apabila dalam waktu tersebut tidak bisa terselesaikan, maka Kades Mangun Jayo akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas Keputusan Tersebut, Perwakilan Masyarakat Mangun Jayo yang juga Ketua BPD Desa Mangun Jayo, Sutani saat dikomfirmasi Mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat menginginkan Kades Mangun Jayo untuk segera diberhentikan. 

Namun, karena hal tersebut harus dilakukan sesuai prosedur dan keputusan tersebut dinilainya sudah sangat menjawab keinginan masyarakat Mangun Jayo. Tapi dirinya yakin bahwa Kades Mangun Jayo tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang telah banyak terjadi di Desa Mangun Jayo dalam waktu satu bulan dan pada akhirnya juga akan diberhentikan.

" Pada dasarnya masyarakat menginginkan secepatnya Kades dinonaktifkan, tapi karena keputusan ini sesuai dengan prosedur, maka kami akan mengikuti prosedur yang ada. Namun kami yakin masalah yang sekian banyak tidak akan mungkin bisa diselesaikan Kades selama satu bulan. Pada muaranya Kades juga akan dinonaktifkan," jelas Sutani.

Hasil kesepakatan tersebut langsung di tanda tanggani oleh Bupati Tebo Sukandar, Harmain Asisten I Sekda Tebo, M. Hatta Asisten III Sekda Tebo, Haryadi Kepala PMPD Tebo. Juga ditandatanggai oleh Wakapolres Tebo, Kasat Intel Polres Tebo serta perwakilan dari warga. Hasil kesepakatan langsung dibacakan oleh Wakapolres Tebo dihadapan warga. Dan warga pun membubarkan diri meski terlihat masih kurang puas dengan kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Bupati Tebo Sukandar, berharap permasalahan ini bisa selesai secepat mungkin tanpa ada yang dirugikan. Sebagai Pemerintah, dia mengaku harus bersikap netral tanpa berpihak kepada siapapun.

" Kita akan bantu menyelesaikan masalah ini. Kita akan surati PT. Tebo Indah untuk menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan itu," tutupnya. (crew)

Related News