PR Pemerintah Jambi, Selesaikan Konflik Agraria

Oleh : Slamet Setya Budi
Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Universitas Muara Bungo

Berlarutnya konflik agraria yang terus menelan korban jiwa, membuktikan bahwa pemerintah daerah dan pusat hingga sekarang belum berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di negeri ini, tidak terkecuali di Propinsi Jambi.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang telah menginjak usia 55 tahun terasa hanya sebuah peraturan yang dibuat untuk dilanggar. Sejak diundangkan pada tanggal 24 September 1960, UUPA 1960 ditetapkan menjadi Payung Hukum Agraria di Indonesia, tujuan diundangkannya UUPA 1960 yaitu untuk merombak ketidak adilan struktur agraria warisan kolonial.

Pembangunan di Propinsi Jambi memang berlangsung pesat tidak terkecuali dalam sektor perekonomian. Kebijakan pemerintah membuka kran investasi bagi perusahaan besar adalah satu bukti untuk mengembangkan sektor perekonomian di Propinsi Jambi.

Namun, kadangkala tidak semua investasi bagi perusahaan memberikan dampak positif bagi Masyarakat. Konflik Agraria merupakan sebuah dampak dari Kebijakan pemerintah yang kurang hati - hati dalam memutuskan sebuah kebijakan. Akibatnya, kini kualitas kehidupan petani semakin menurun karena lahan garapan semakin menyempit.

Sektor perkebunan dan infrastruktur merupakan dua sektor yang paling banyak konfliknya di Indonesia. Disamping itu, konflik di kedua sektor itu cenderung meningkat dengan tajam. Selama tahun 2012-2014, konflik di sektor perkebunan meningkat sebanyak 95 konflik atau 105,6%, sementara konflik di sector infrastruktur meningkat sebanyak 155 konflik atau 258 persen (menurut sumber yang dihimpun-red).

Pada tahun 2012 dan 2013, perkebunan merupakan sektor yang konfliknya pertama terbanyak. Namun, pada 2014, sektor yang konfliknya pertama terbanyak adalah sektor infrastruktur dengan 215 konflik,sementara sektor perkebunan ada di posisi kedua dengan 185 konflik. Adapun sektor lainnya, seperti kehutanan, pertambangan dan pesisir/perairan, meski konfliknya terus ada, tetapi jumlahnya cenderung fluktuatif.

Di Propinsi Jambi, kondisinya tidak jauh berbeda dimana konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur dan perkebunan menjadi isu terhangat. Konflik perampasan tanah (land grabbing) yang kian marak terjadi akhir-akhir ini. Land Grabbing adalah muara dari berbagai konflik yang lama terpendam. Berbagai konflik itu di akibatkan oleh praktik perusahaan besar monopoli. Utamanya oleh perkebunan besar kelapa sawit, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan Tambang.

Akar berbagai konflik agraria di Jambi selama ini di latar belakangi oleh berbagai hal. Seperti perampasan tanah, perebutan lahan, tumpang tindih lahan dan berbagai konflik lainnya. Hampir setiap tahun terjadi berbagai konflik, antara Petani dan Perusahaan di banyak tempat.

Kejadian semacam ini merupakan manifestasi dari kekecewaan masyarakat terhadap perilaku perusahaan besar nakal serta pengawasan pemerintah yang belum maksimal.  Konflik agraria dan penguasaan sumberdaya alam, tidak hanya mengakibatkan tanah yang menjadi tumpuan hidup petani “terampas”. 

Disamping itu, kadang kala terjadi kriminalisasi dan pengalihan isu yang cenderung menggunakan pendekatan kekerasan. Sementara pemerintah seakan-akan berpangku tangan dan lambat merespons untuk upaya penyelesaian.

Pemerintahan Desa dan lembaga adat desa seharusnya menjadi ujung tombak dalam penyelesaian, namun kadang kala tidak berdaya dalam menengahi persoalan tersebut. Berbagai konflik agraria dan korban jiwa terus berjatuhan, sudah seharusnya ini menjadi prioritas pemerintah untuk lebih jeli dan tegas dalam pengawasan serta hukum.

Pekerjaan Rumah (PR) yang tidak mudah bagi Pemimpin di Propinsi Jambi namun harus diselesaikan. Bahkan akan lebih bijaksana bila pemerintah berani menindak tegas perusahaan -perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan lainnya terhadap masyarakat di Propinsi Jambi.***



Related News