BPS Tebo Gelar Sosialisasi PBDT Tahun 2015

Peserta Sosialisasi PBDT Tahun 2015 di aula Kantor Lurah Wirotho Agung.
TEBOONLINE.COM, RIMBOBUJANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo, melalui Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Rimbo Bujang menggelar Forum Konsultasi Publik Pemutakhiran Berbasis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Wirotho Agung, 3 sampai dengan 4 juni 2015.

Acara yang diihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan Wirotho Agung tersebut, bertujuan untuk melakukan pendataan ulang kependudukan agar mendapatkan data yang akurat atau autentik, sehingga status sosial warga jelas mana yang masuk kategori mampu dan tidak mampu.

" Para peserta sosialisasi diharapkan benar - benar mengikuti dan mengisi formulir data kependudukan di wilayahnya yang akurat, sehingga pada tahun 2016 mendatang data Kependudukan di Wirotho Agung benar - benar Valid. Dengan ini sosialisasi PBDT tahun 2015 saya nyatakan resmi di buka," papar Soedjarijo, Lurah  Wirotho Agung dalam sambutannya.      

Selanjutnya, Fasilitator Sardi dan Koordinator Statistik Kecamatan Rimbo Bujang Heni Widayanti, memandu para peserta PBDT 2015 dalam pengisian formulir data kependudukan di wilayah Wirotho Agung.

PBDT tahun 2015 melalui forum konsultasi publik ini, yang dilakukan oleh peserta perangkat Kelurahan selama dua hari merupakan langkah awal program dari BPS Kabupaten Tebo. Untuk selanjutnya, pemutahiran Berbasis Data Terpadu ( PBDT) akan diteruskan oleh petugas lokal pendataan di lapangan dor to dor kerumah warga.

" Dengan dilakukannya PBDT tahun 2015 ini, selanjutnya untuk dijadikan data kependudukan nasional yang akurat tahun 2016 mendatang," jelas Heni Widayanti, KSK Rimbo Bujang.      

Sementara itu, peserta sosialisasi, Muhtarom Ketua RW 09 Jalan RA Kartini dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya menyambut positif digelarnya PBDT tahun 2015. Pasalnya, data kependudukan di Wirotho Agung harus dimutakhirkan, karena data kependudukan yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan fakta di lapangan.

" Ya, data kependudukan harus di mutakhirkan karena sudah tidak sesuai lagi, status warga ada yang berubah dari yang kurang mampu sekarang sudah mampu. Ironisnya lagi, orang yang mampu menerima bantuan sosial dari pemerintah, sementara warga berstatus miskin ada yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah," tutur Ketua RW Muhtarom. (asa)                           

Related News