Dinas ESDM Tebo Bakal Dibubarkan

Kantor ESDM Kabupaten Tebo
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang disyahkan pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu secara tidak langsung dinilai menggugurkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menangani aktivitas pertambangan. Sementara itu dikabarkan dengan adanya UU tersebut Dinas ESDM Tebo bakal dibubarkan.

Kepala Bidang Pertambangan, Hendriyanto dikonfirmasi membenarkan bahwa khusus dibidang pertambangan pemerintah daerah tidak akan memiliki kewenangan, begitupula  dengan geologi, serta minyak dan gas bumi.

"Dengan adanya UU ini, Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Reklamasi Pasca Tambang otomatis terancam gugur, juga dengan Perda Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara," ujar Hendriyanto kemarin.

Terbitnya UU tersebut maka dikhawatirkan akan menggugurkan Perda Nomor 5 Tentang Rencana Reklamasi Pasca Tambang, padahal di Kabupaten Tebo kegiatan reklamasi tambang ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, salah satu contohnya yaitu PT HKI yang sempat diributkan banyak pihak pada beberapa waktu lalu.

"Jadi jika mengacu kepada UU itu maka nantinya akan kembali pada provinsi, kalau soal  pengawasan dan kontrol di Kabupaten kita belum mengetahui, sebab juklaknya belum turun," sambung Hendriyanto.

Sementara itu, salah satu aktivis mahasiswa Tebo, Ricky Wijaya yang merupakan Ketua Umum PMII Tebo mengatakan dengan adanya aturan tersebut jika kewenangan perizinan dan sebagainya kembali ke provinsi maka dicemaskan akitivitas batu bara tidak terkontrol dengan maksimal.

"Jika seluruh kewenangan kembali ke provinsi, jelas kita cemaskan itu. Kita lihat saja, selama daerah memiliki kewenangan penuh masih ada perusahaan yang membandel, namun tidak tahu juga kedepannya jika daerah masih diberi kewenangan pengawasan," pungkasnya. (crew/hale)


Related News