Diduga 3 Orang Tsk Adalah Korban, Terkait Kasus Pekerjaan Proyek Jalan Paket 10 dan Paket 11 Yang Ditangani Satgas Kejagung RI

Aspal jalan Lintas Kabupaten yang menghubungkan jalan 21 Perintis - Pal 12, kondisinya sudah mulai hancur.
Saat ini, Tim Satgas Kejagung tengah membongkat praktek korupsi pada proyek jalan tersebut
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Anggota devisi Investigasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) Afriyansyah, minta kepada Kejagung RI agar mengungkap siapa dalang atau orang-orang yang bermain dibalik mega proyek jalan paket 10 dan paket 11 di Kabupaten Tebo. Dia menduga 3 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung hanyalah korban.

"Tiga orang tersebut 1 pejabat Tebo dan 2 orang rekanan adalah korban. Jadi kita minta Kejagung mengusut tuntas siapa yang bermain dibalik semua ini," tegas Afriansyah kepada Teboonline.com, Kamis (5/3).

Menurut dia, besar dugaan salah satu dalang pada pengerjaan dua mega proyek tersebut adalah pengusaha Rimbo Bujang. Dan saat ini timnya tengah melakukan investigasi dan pengumpulan data.

"Bukan rahasia lagi, banyak yang tahu kalau dua paket proyek jalan itu siapa yang ngerjakan. Tapikan dalam hukum kita bicara bukti dan fakta," jelasnya lagi.

Saat ditanya siapa pengusaha Rimbo yang mengerjakan dua proyek pekerjaan jalan tersebut, Afriansyah enggan menyebutkan namanya. "Inisialnya TR. Nanti jika kita sudah mengumpulkan bukti dan fakta, akan kita ekspos," katanya.

Terkait hal itu, Arif Makruf Dachlan Kepala Dinas PU Tebo mengatakan, siapapun orangnya boleh beropini. Namun sebagai pimpinan, dia merasa khawatir dengan penetapan salah satu stafnya sebagai tersangka oleh Kejagung. Yang jelas kata dia, sebagai warga negara dan pejabat negara, pihaknya sangat menghormati proses hukum.

"Kita jalankan saja prosedur dan proses hukumnya. Yang jelas apa yang kita kerjakan dan apa yang dikerjakan Kejagung adalah untuk negara. Hanya saja, bidangnya yang berbeda namun kepentingannya tetap sama," ujar Kadis saat dikonfirmasi diruang kantornya, beberapa waktu yang lalu.

Saat disinggung Teboonline.com apakah penetapan tersangka oleh Kejagung tersebut mempengaruhi kinerja Dinas PU, Arif mengakui, "Secara fisikologi memang iya. Namun saya terus memberikan semangat kepada staf-staf saya agar bekerja semaksimal mungkin. Sebab, apa pun yang dikerjakan tentu ada resikonya," pungkasnya.

Untuk diketahui, pekerjaan proyek jalan paket 10 pengaspalan jalan PAL 12 sampai jalan 21 (unit 1) desa Perintis dan paket 11 pengaspalan jalan Muara Niro sampai Muara Tabun pada tahun 2013-2014, menyeret nama JP sebagai pengguna anggaran di Dinas PU Tebo. JP oleh Jaksa Penyidik Kejagung statusnya sudah dinaikan menjadi tersangka.

Naiknya status penyidikan hingga ditetapkan menjadi tersangka diduga merupakan tindak lanjut pemanggilan tim Satgasus Kejagung pertengahan Januari lalu. Tim Satgasus menilai adanya dugaan penyimpangan anggaran pada pengerjaan proyek pengaspapalan pada proyek tersebut senilai Rp 63 Milyar. Pasalnya proyek pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi kualitas aspal yang digunakan tidak sesuai surat edaran Menteri PU tahun 2010.

Tidak itu saja, Jaksa penyidik menilai dalam pengerjaan proyek tersebut rekanan pelaksana proyek PT Rinbo Peraduan mengerjakan proyek yang tidak sesuai spek dari kontrak sebagaimana standar kualitas yang berdasarkan surat edaran menteri PU 2010.

Ternyata dalam proyek pengaspalan jalan di desa Muara Niro bukan hanya JP saja yang ditetapkan menjadi tersangka oleh jaksa penyidik Kejagung, namun dua nama lainnya  yakni, SR selaku Direktur PT Rinbo Peraduan dan HS selaku Dirut PT Bunga Tanjung Raya ikut ditetapkan menjadi tersangka. (crew/peta) 

Related News