Kejari Tebo Evaluasi Hasil Cross Cek Proyek Turap Jalan Longsor Desa Muara Tabun

Turab dan jalan desa Muara Tabun yang longsor

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Pasca turunnya tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo ke lokasi turap dan jalan amblas di Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto, hingga saat ini pihak Kejari masih melakukan evaluasi data. Hal itu diungkapkan oleh Rais Dani, Kasi Intel Kejari Tebo.

"Masih kita evaluasi dulu. Belum bisa kita simpulkan sekarang," ujar Kasi Intel saat dikonfirmasi Teboonline.com di Kantor Kejari Tebo, Kamis (29/1).

Rais menegaskan, turunnya tim Kejari Tebo ke lokasi terkait adanya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan dan turap tersebut. Bahkan, ada beberapa warga yang melaporkan jika kondisi amblas jalan semakin parah dan menyebabkan turab ikut hancur. 

"Makanya kita turun ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya," jelasnya.

Diketahui, proyek turap jalan yang menghubungkan desa Sumber Sari Unit 11 Rimbo Ulu dan Desa Muara Tabun kecamatan Tujuh Koto menggunakan dana APBD tahun 2014 (Dana tak terduga_red) senilai lebih dari Rp. 375 Juta, yang dikerjakan oleh CV. Karya Utama.

Informasi yang dirangkum Teboonline.com dari berbagai sumber menyebutkan, proyek turap jalan tersebut diduga dikerjakan oleh Supeno, anggota DPRD Tebo dari partai Keadilan Sejahtera(PKS).

Ironisnya, semenjak turab dan jalan tersebut amblas beberapa bulan yang lalu, hingga sekarang belum terlihat upaya perbaikan yang dilakukan. Hingga akhirnya pada Rabu (28/1) tim Kejari Tebo turun ke
lokasi untuk melihat langsung kondisi turap jalan tersebut.

Bupati Tebo, H. Sukandar beberapa waktu yang lalu saat dikonfirmasi awak media mengatakan tetap memberikan kesempatan kepada rekanan untuk memperbaiki kondisi proyek yang roboh. Sambil menunggu waktu pihak BPK melakukan pemeriksaan keuangan daerah.

“Sekarang terkait robohnya proyek turap di Muara Tabun, Sekda sudah turun ke lokasi proyek, sikap Pemerintah dengan masalah tersebut sedang dikonsultasikan ke BPKP. Sebelum dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Memang pembayaran sudah kita lakukan, tetapi selama audit BPK belum dilakukan. Kita masih memberikan kesempatan untuk memperbaikinya,” kata Sukandar, kepada sejumlah Wartawan, bebera waktu yang lalu.

Sukandar mengisyaratkan bahwa Pemerintah tidak membatasi anggota dewan untuk mendapatkan paket kegiatan. Meskipun usaha mereka tidak secara langsung yang melibatkan anggota DPRD Tebo.

“Siapapun dan posisi apapun, kita tidak membatasi mereka dapat paket atau kegiatan.Karena bisa jadi mereka anggota dewan tetapi yang digunakan perusahaan atau PT. Lain. Tapi kita tidak tahu, apakah yang mengerjakan itu anggota dewan atau tidak. Tetapi kita lihat saja hasil konsultasi kita dengan BPKP, sekarang yang jelas masih dalam proses,” pungkasnya. (crew).

Related News