SAD Bukit 12 & Bukit 30 Jambi Surati Presiden Jokowi

SAD Bukit 12 dan Bukit 30 poto bersama usai silaturahmi

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Sebagai bentuk penghormatan terhadap hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 lalu, Selasa (9/12) kemarin perwakilan Suku Anak Dalam (SAD) dari Bukit 12 dan Bukit 30 Jambi, melaksanakan silaturahmi dan berkumpul di Bangko, untuk merefleksi kehidupan mereka selama ini.

Dari hasil pertemuan dan silaturahmi itu menyimpulkan beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar SAD sebagai manusia atau kelompok khusus. Tidak itu saja, SAD berharap kepada Bapak Jokowi selaku pemimpin atau presiden yang baru agar memperhatikan kehidupan mereka, seperti yang tertuang dalam surat yang berjudul Suku Anak Dalam untuk Pak Jokowi.

Dalam surat tersebut dijelaskan, lebih dari satu dekade wilayah hidup kami (SAD,red) “Bukit 12” menjadi taman nasional, sejak itu pula wilayah kami bisa dikatakan tidak tersentuh oleh pembangunan, karena aturan dan sistem taman nasional yang memang tertutup terhadap pembangunan.

Coba Bapak renungkan, jalan yang dulunya ada sekarang sudah kembali berhutan, jembatan yang dulunya elok sekarang hancur semua, tidak pernah diperbaiki atau diupayakan untuk dapat difungsikan kembali. Kenyataan tersebut berdampak serius pada kehidupan dan perkembangan ribuan jiwa manusia di Bukit 12.

Daerah Bukit 12 terdiri dari beberapa dusun yang biasa kami sesuaikan dengan nama sungai yang ada disana. Dusun ataupun kampung kami di Bukit 12 yaitu Makekal Hulu, Makekal Tengah, Makekal Hilir, Sungkai, Kejasung Besar, Kejasung Kecil, Terab, Serengam dan Air Hitam.  Dalam beberapa dusun itulah hidup ribuan jiwa kami, orang rimba atau SAD yang terbagi sekitar 50 rombong atau kelompok kecil yang sudah hidup turun temurun.

Buntunya sentuhan pembangunan di wilayah terkhusus sejak menjadi taman nasional, memaksa satu demi satu kelompok kami keluar dari bukit 12, lalu hidup dipinggir-pinggir desa, di areal-areal perusahaan, demi sekedar mencari makan dan bertahan hidup.

Namun, hal tersebut rupanya bukan jalan keluar ataupun pilihan yang tepat, malah menjadi persoalan baru bagi kami, karena diluar Bukit 12, lahan ataupun sumber daya sudah ada kepemilikan dan peruntukannya, begitu juga perbedaan secara adat, budaya dan keyakinan antara kami dengan masyarakat luar, membutuhkan proses atau waktu yang tidak sebentar untuk penyesuaian, kompetisi, yang tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah.

Selain ingin bersilaturahmi dengan pak Jokowi melalui surat ini kami juga mau sampaikan beberapa hal yang kebetulan bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember ini, yaitu, kami sampaikan bahwa kebijakan perubahan status wilayah kami Bukit 12 menjadi Taman Nasional (tahun 2000) terbukti telah melanggar hak-hak dasar kami sebagai manusia. Sebagai solusi mohon dipenuhi hak-hak dasar kami sebagai manusia.

Perbaiki jalan dan jembatan kami demi kelancaran ekonomi, dirikan sekolah, bangun pusat kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya di wilayah kami Bukit 12-bukit 30, agar terwujud keadilan yang seadil-adilnya seperti masyarakat pada umumnya. Mohon segera dilakukan pendataan identitas kependudukan kami, agar adanya data yang jelas dan kuat untuk menjadi pegangan bersama dalam kebijakan yang tepat guna. Serta, kami tidak anti dengan perubahan ataupun modrenisasi, tapi sebaliknya, kami menerima perubahan yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan yang adil dan bijaksana.

Demikian yang penting kami sampaikan kepada Bapak selaku Presiden, kepada para pihak dan masyarakat luas. Kami siap membantu sekuat kemampuan terhadap percepatan terlaksananya poin-poin diatas. Semoga  Pemerintahan yang baru dalam kepemimpinan Bapak memberikan perubahan yang nyata pada kehidupan Orang Rimba atau SAD di Provinsi Jambi.

" Seperti itu kira-kira bunyi surat yang kita buat sesuai hasil kesepakatan pada silaturahmi kemarin. Dan itu akan kita kirim kepada Jokowi Presiden RI, dan akan kita tebuskan ke Seluruh Menteri Kabinet Kerja Indonesia. DPRD TK I dan DPRD Kabupaten Provinsi Jambi. Gubernur Jambi. Kapolda Jambi. Danrem Jambi. Bupati Tebo, Bupati Merangin, Bupati Sarolangun dan Bupati Batang Hari. Kapolres Tebo, Merangin, Sarolangun, Batang Hari. Kodim ; Tebo, Merangin, Sarolangun, Batang Hari," ujar Willy salah satu aktivis yang sudah puluhan tahun mendapingi SAD Jambi.

" Pak Jokowi, Kami mohon maaf jika terjadi salah kata atau ungkapan yang kurang berkenan di dalam surat itu, atas perhatian Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih, dan besar harapan semoga bisa berjabat tangan saat Bapak datang ke Jambi. Salam sepuluh jari sebelas dengan kepalo dari ribuan rakyat SAD di Jambi," kata Willy yang berharap Jokowi merespon surat dari SAD Jambi. (crew/besalenews.com)

Related News