50 % Data Wajib Pajak Kelurahan Wirotho Agung Bermasalah

TEBOONLINE.COM, RIMBOBUJANG – Persoalan dan tumpang tindih terhadap data wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang seakan tak pernah berhenti dan menjadi carut marut ditengah masyarakat.

Bahkan, akibat persoalan dan tumpang tindih data wajib pajak, masyarakat selaku wajib pajak yang diharapkan dapat melunasi kewajibannya sehingga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo, menjadi enggan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Ujung – ujungnya, realisasi dari target pencapaian PBB yang telah ditetapkan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tebo dimana pihak Kelurahan sendiri ditekan untuk mencapai target tersebut, tidak terpenuhi. Akibatnya, terjadilah tunggakan yang cukup besar dimana didalam tunggakan tersebut termasuk data wajib pajak yang bermasalah.

Lurah Wirotho Agung, Soedjarijo saat dikonfirmasi terkait berapa persen data wajib yang bermasalah dari besarnya PBB secara keseluruhan di Kelurahan Wirotho Agung, Lurah menjelaskan bahwa data wajib pajak yang bermasalah sekitar 50 persen dari semua PBB yang telah ditentukan di Kelurahan Wirotho Agung.

“ Besarnya PBB secara keseluruhan di Kelurahan Wirotho Agung itu sekitar Rp 390 Juta, dari nilai itu 50 persennya adalah data yang bermasalah dan saat ini realisasi pencapaian targetnya sekitar Rp 50 Juta,” ujar Lurah Soedjarijo menerangkan pada Teboonline.com, Senin (7/12).

Lurah melanjutkan, kalau dihitung dari besarnya PBB itu dikurangi data yang bermasalah sebesar 50 persen, realisasi pencapaian target PBB sudah 50 persen karena realisasinya atau PBB yang terkumpul sudah sekitar Rp 50 Juta.

“ Apabila dihitung data benarnya PBB itu, realisasi PBB Kelurahan Wirotho Agung sudah mencapai 50 persen,” tegas Lurah lagi.

Dia menambahkan bahwa, PBB atas nama perusahaan yang ada di Kelurahan Wirotho Agung, itu semuanya ditagih oleh pihak Dispenda Kabupaten Tebo. Karena, selama ini pihak pemungut PBB di Kelurahan sangat sulit untuk melakukan penagihan karena banyak perusahaan yang memiliki bangunan di Kelurahan Wirotho Agung, namun kantornya ada diluar Kabupaten Tebo.

“ Untuk PBB perusahaan itu langsung ditangani pihak Dispenda,” pungkas Lurah. (asa)

Related News