DPRD Tebo Anggap Aktivitas Frankfurt Zoological Society Ilegal

AGUS RUBYANTO SE
Ketua DPRD Kabupaten Tebo
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Keberadaan Frankfurt Zoological Society (FZS) di Kabupaten Tebo, dianggap ilegal. 

Hal itu diungkapkan oleh Agus Rubyanto Ketua DPRD Tebo saat dikonfirmasi wartawan terkait keberadaan FZS yang sampai saat ini belum melaporkan keberadaannya secara resmi ke Badan Kesbangpol Linmas Tebo.

" Kalau mereka (FZS,red) tidak melapor bearti keberadaannya dianggap ilegal," ketus Ketua DPRD Tebo usai rapat di ruang rapat Sekda Tebo, Rabu (19/11).

Seharusnya, kata Agus, semua NGO, ormas, maupun perkumpulan yang beraktivitas di Tebo harus melaporkan keberadaannya ke Kesbangpol Linmas, termasuk NGO FZS. "Kita minta Kesbangpol untuk memanggil pihak FZS dan menanyakan aktivitas apa saja yang mereka lakukan disana," tegas Agus lagi.

Sementara, Noor Setya Budhi Sekda Tebo saat diminta pendapatnya tentang keberadaan NGO FZS dan aktivitas apa yang mereka lakukan, mengaku kurang paham. Begitu juga saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan pemkab Tebo jika pihak NGO FZS tidak melaporkan keberadaannya ke Pemkab Tebo, dia belum bisa memberi keputusan.

Meski demikian, Sekda berjanji akan membahas persoalan itu pada tanggal 24 November medatang bersama Kesbangpol Linmas, disaat pembahasan tentang keberadaan Warga Negara Asing (WNA). 

"Saya kurang tahu keberadaanya (FZS) dan apa saja aktivitas yang mereka lakukan. Nanti tanggal 24 mendatang kita bahas bersama Kesbangpol. Jadi sanksi apa yang akan kita berikan, nanti keputusannya setelah dibahas bersama," tutur Sekda sambil mengarahkan agar menanyakan hal itu kepada Dinas Kehutanan dan Kesbangpol Linmas.

Terpisah, Prayitno Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Tebo sewaktu dikonfirmasi juga mengakui hal yang sama. Sepengetahuan dia, dalam melakukan aktivitasnya NGO FZS sudah mendapat izin dari Kementerian pusat, dan telah berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Jambi. 

"Apa yang mereka (FZS,red) lakukan, kita kurang tahu. Sebab, mereka tidak pernah melaporkan kegiatannya maupun progresnya kepada kita, baik laporan rutin maupun laporan berskala. Kalau pun ada, itu karena kita yang minta," kata Kadishut diruang kantornya.

Saat ditanya sudah berapa lama NGO FZS melakukan aktivitas di Tebo, Kadishut juga mengaku tidak tahu. 

"Yang saya tahu mereka melakukan konservasi Oranutan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang lokasinya masuk dalam wilayah Tebo dan Tanjabar. Progresnya bagaimana silahkan tanya langsung ke pihak NGO FZS.

Informasi yang berhasil dihimpun teboonline.com dari berbagai sumber mengatakan, sudah bertahun NGO FZS melakukan aktivitas di wilayah kabupaten Tebo. Awalnya hanya untuk mengadakan penelitian Zoologi sebagai bahan penyusunan tesis, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif guna mengkaji tingkat konflik antara manusia dengan Gajah, dan menganalisa konteks konflik yang terjadi.

Berdasarkan hal itu, Pemprov Jambi melalui Badan Kesbang dan Politik memberi rekomendasi dengan beberapa ketentuan, diantaranya harus mempresentasikan hasil penelitian di Pemerintah daerah setempat dan memberi hasil penelitian kepada Gubernur Jambi Cq. Badan Kesbangpol Dan Politik serta Bupati Tanjabar dan Bupati Tebo  Cq. Kaban Kesbangpol dan Linmas. 

Rekomendasi tersebut sebagai dasar Pemkab Tanjabar dan Pemkab Tebo memberi izin kegiatan di daerah. Dan rekomendasi tersebut akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang rekomendasi tidak mentaati atau mengidahkan ketentuan - ketentuan.

Untuk diketahui, pengakuan dari Hari Sugiarto, Keban Kesbangpol Linmas Tebo, hingga saat ini NGO FZS belum mendaftarkan lembaganya secara resmi ke Badan Kesbangpol dan Linmas Tebo. (crew/besalenews.com)

Related News