Polres Tebo Antisifasi Konflik SAD

Kapolres Tebo saat sosialisasi kepada para Temenggung SAD
se Kabupaten Tebo tentang hukum positif
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Tingginya resolusi konflik yang kerab terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tebo, membuat pihak Polres Tebo mengambil langkah kongkrit untuk antisipasi terjadinya konflik yang berkelanjutan. 

Salah satunya dengan mengenalkan hukum positif tampa meninggalkan hukum adat kepada seluruh Temenggung atau pimpinan Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di wilayah Kabupaten Tebo.

Kamis (2/10), puluhan Temenggung berkumpul di auala Polres Tebo untuk mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum positif. Materi penyuluhan langsung disampaikan oleh Kanit Tipiter yang memberikan materi tentang UU 18 Tahun 2013, tentang penjualan hutan, membakar dan merusak hutan. Kemudian penyampaian sosialisasi dilanjutkan oleh Kasat Intel yang menyampaikan materi tentang penggunaan senjata api dan hukumannya.

Setelah itu, sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang tata terlib berkendaraan dan regiden yang disampaikan langsung oleh Kasat Lantas. Tidak ketinggalan, Kasat Bimas turut menyampaikan materi tentang cara penyelesaian masalah dengan kebersamaan tanpa merugikan siapapun.

Kapolres Tebo, AKBP Indra Rathana mengatakan, sosilaisasi dan penyuluhan hukum tersebut dilakukan agar warga SAD lebih memahami dan sadar akan hukum, agar kedepannya bisa mencegah konflik-konflik yang terjadi antara warga SAD dengan masyarakat.

"Mudah-mudahan langkah awal yang kita lakukan ini bisa memberikan pemahaman hukum positif kepada warga SAD. Juga kita berharap dengan kegiatan ini bisa mengurangi konflik antara SAD dengan masyarakat," kata Kapolres.

Sementara, Meraman anak Depati Bujang, warga SAD dari Kecamatan VII Koto, berharap kepada Polres Tebo agar bisa mengatasi masalah yang terjadi ditengah-tengah kolompok warga SAD. Diantaranya tentang keamanan dan kenyamanan hidup, pendidikan untuk anak-anak.

"Jujur, pasca insiden warga desa dengan warga SAD kelompok Temenggung Bujang Kabut, kami merasa was-was dan dihantui rasa ketakutan. Kami minta persoalan ini bisa ditenangkan," kata Meraman.

Lain halnya dengan Temenggung Tupang Besak dan Temenggung Apung warga SAD dari Desa Muara Kilis Kecamatan VII Koto, minta kepada Polres Tebo agar tidak menyamakan kelompoknya dengan warga SAD dari daerah lain. Pasalnya, selama ini kelompoknya selalu mengikuti aturan sesuai dengan arahan pendamping.

Yang menjadi persoalan, lanjut Tupang, saat ini warganya butuh lahan yang jelas untuk dijadikan lokasi pemukiman dan perkebunan. ”Sebenarnya banyak masalah yang kami hadapi selama ini. 

Tapi dari semua masalah yang sangat genting adalah status atau legalitas lahan untuk kami jadikan pemukiman dan perkebunan. Dan kami minta bapak polisi bisa mencarikan kami jalan keluarnya agar bisa memiliki lahan dengan status yang jelas,” tukasnya.

Tidak itu saja, lanjut Tupang, warganya juga membutuhkan KTP sebagai indentitas diri, “Kami juga butuh pengakuan dari pemerintah jika keberadaan kami benar-benar ada. Salah satunya dengan dibuatkannya KTP. Itu sudah sering kami keluhkan dan sampaikan kepada Pemerintah. Tapi Pemerintah minta surat nikah syarat untuk pembuatan KTP dan KK, jadinya kami bingung harus buat surat nikah dimana dan seperti apa,” pungkasnya. (peta)


Related News