Thursday, October 16, 2014

PNPM MP Rimbo Bujang menggelar MAD Khusus
yang memutuskan pengurus UPK Artha Makmur dilaporkan ke
pihak Kepolisian
TEBOONLINE.COM, RIMBOBUJANG – Investigasij terhadap dugaan penyimpangan dana PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang oleh tim Fasilitator Kabupaten (Faskab) besutan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tebo terus berlanjut.

Bahkan, Kamis (16/10) PNPM MP Rimbo Bujang menggelar Musyawarah Antar Desa Khusus (MADK) di Aula Kantor Camat Rimbo Bujang yang dihadiri oleh Faskab, PJOK, BKAD, Badan Pengawas (BP), pengurus UPK Artha Makmur, dan dihadiri para Kades dan Lurah.

Dalam musyarawah tersebut disimpulkan bahwa pengurus UPK Artha makmur PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang akan dilaporkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak Kepolisian. Tindakan tersebut dilakukan karena, Eni Erawati selaku Bendahara yang diduga telah menyelewengkan dana SPP, tidak dapat memenuhi perjanjiannya untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu yang telah diberikan.

“ Keputusan dalam forum MADK, pengurus UPK Artha Makmur PNPM MP akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan sebagai pelapor nanti adalah Ketua Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dalam hal ini adalah Sugiyarto,” terang Badan Pengawas PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang, Sutrisno kepada Teboonline.com.

Sebelumnya lanjut Sutrisno, Eni Erawati yang selama ini disebut – sebut sebagai saksi kunci kebocoran dana PNPM MP Rimbo Bujang sebesar Rp 771 Juta, telah diberikan waktu untuk mengembalikan dana tersebut dimana batas terakhir adalah tanggal 10 Oktober 2014 lalu.

“ Tanggal 10 Oktober kemarin batas waktu pengembalian dana dan itu pun diberi toleransi 4 hari lagi, tapi nyatanya Eni erawati tidak ada itikad baik untuk mengembalikan seperti perjanjiannya itu, sementara mediasi sudah berulangkali dilakukan dan dalam pemeriksaan internal, Bendahara mengakui dari dana tersebut, dia mengakui memakai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 100 Juta,” ujar Sutrisno lagi.

Sementara itu, tim Faskab, Aswandi mengatakan hal yang sama bahwa dalam kasus dugaan penyelewengan dana PNPM MP Rimbo Bujang sudah tidak ada keputusan lagi dan tidak ada lagi mediasi untuk berunding.

“ Sudah cukup untuk melakukan toleransi dengan cara intern karena kami juga sudah dapat teguran dari Jambi terkait penyelidikan ini yang terkesan lamban,” tutur Aswandi, tim Faskab yang hadir bersama PJOK pada MADK tersebut.

Ketua BKAD PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang, Sugiyarto berjanji melaporkan pengurus PNPM MP Rimbo Bujang kepada pihak ketiga dalam hal ini Kepolisian. Namun, terlebih dahulu dibuat berita acara yang isinya diberikan waktu selama satu minggu kepada Bendahara Eni Erawati untuk mengembalikan dana tersebut.

“ Forum memberikan waktu selama satu minggu, kalau dalam satu minggu tidak juga dikembalikan dana tersebut, maka kasus ini akan dilaporkan kepada pihak ketiga,” tegas Sugiyarto.

Sementara, berdasarkan dari cros cek kembali terhadap kebocoran dana PNPM MP Rimbo Bujang, dari Rp 857 Juta mengerucut menjadi Rp 771 Juta. (rto)