Tuesday, October 21, 2014


Ilustrasi
TEBOONLINE.COM, RIMBOBUJANG - Para Kades dan Lurah yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, dibuat pusing dan mengeluh. Pasalnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014, merupakan produk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Bungo Tebo yang amburadul alias tumpang tindih.

Akibatnya, target pencapaian PBB Tahun 2014 di Desa - Desa dan Kelurahan di Kecamatan Rimbo Bujang, terancam tidak tercapai. Terkait amburadulnya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Tebo, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tebo, kembali menggelar Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB P2 (21/10), bertempat di aula Kantor Camat Rimbo Bujang, dihadiri oleh petugas Dispenda Tebo, Sekcam, Lurah, Kades dan petugas pendataan PBB dalam wilayah Kecamatan Rimbo Bujang.

Diketahui, realisasi tagihan pembayaran PBB dari wajib pajak, di Desa - Desa dan Kelurahan dalam wilayah kecamatan Rimbo Bujang, mengalami kendala dilapangan. Pasalnya, banyaknya tumpang tindih SPPT Tahun 2014.

" Akibat tumpang tindihnya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang ada di Desa dan Kelurahan, pembayaran tagihan  PBB skop Kecamatan per September 2014 baru terealisasi 38,9 persen. Dan terhitung bulan Oktober 2014, pembayaran tunggakan PBB dikenakan denda 2 persen setiap bulan, dan tanah negara yang keluar SPPT harus dihapuskan SPPT nya," terang Ratno Suwandi, Sekcam Kantor Camat Rimbo Bujang.

Diketahui, pendataan dan pemutakhiran PBB P2, akan dipergunakan (Diinpout_red) untuk Tahun 2015. Sedangkan pemutakhiran data PBB tersebut harus dilaksanakan oleh setiap Desa dan Kelurahan, dengan batas akhir pendataan pemutakhiran tanggal 20 Nopember 2014.

" Saya tegaskan, SPPT Tahun 2014 yang bermasalah, itu produk dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bungo dan Tebo. Sejak pihak KPP PBB tersebut, dilimpahkan kepada Pemkab Tebo Tahun 2014, pihak Dispenda TEbo baru akan menggunakan Inpout data pemutakhiran PBB P2 yang baru untuk tahun 2015 mendatang," papar Iswandi, Kabid Pendataan Dispenda Kabupaten Tebo.

Sementara, Lurah Wirotho Agung, Soedjarijo dikonfirmasi mengatakan, membenarkan tumpang tindihnya SPPT Tahun 2014, seperti tanah pemakaman keluar SPPT, ganda SPPT, tidak ada Objek pajak Keluar SPPT, tanah negara keluar SPPT dan tumpang tindih SPPT lainnya.

" Sebenarnya, kami para Kades dan Lurah rasanya sudah jemu, pasalnya sejak dulu kami sudah sering melakukan pendataan pemutakhiran PBB. Namun, sampai sekarang ini tidak ada pembaruan SPPT. Ironisnya, SPPT Tahun 2014 yang kami terima saat ini semakin amburadul," tandas Lurah Soedjarijo pada Teboonline.com. (asa)