2015, 30 Desa Di Kabupaten Tebo Gelar Pilkades Secara Serentak. Jabatan Kades Sampai Tiga Periode

Bupati Tebo Sukandar saat melantik salah satu Kades
di Kabupaten Tebo
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Keluarnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, membawa angin segar terhadap Kepala desa (Kades) yang sudah dua kali periode. 

Pasalnya, dalam UU yang baru tersebut menyebutkan jabatan Kades maksimal tiga kali Periode. Hal ini diungkapkan oleh, Kabid Pemerintahan Desa, BPPMPD Kabupaten Tebo, Ansori.

"Iya, sesuai UU yang baru, Kades dapat mencalonkan diri sebagai kades Maksimal tiga periode," terangnya kepada Teboonline.com.

Dikatakannya, UU sebelumnya mengatur kades hanya boleh menjabat selama dua periode, dengan adanya UU baru ini, kades dapat mencalonkan diri kembali menjadi kades. Untuk masa periode tetap sama yakni, satu periode selama 6 tahun.

Dijelaskannya lagi, dengan keluarnya UU tentang desa yang baru, maka secara otomatis UU ini sudah langsung berlaku. Namun, sehubungan masih adanya Moratorium, maka Pilkades akan digelar secara serentak pada 2015 sekitar bulan November.

Selain mengatur jabatan Kades yang bisa tiga periode, juga diatur tentang batasan umur Calon Kades. Maksimum umur calon Kades 20 tahun dan Maksimum umur 57 tahun pada saat mendaftarkan diri.

" Maksimal umur Calon kades saat mendaftar 57 tahun, sementara untuk perangkat desa maksimal 60 tahun," ungkapnya.

Lanjutnya, ada sekitar 30 desa yang akan menggelar Pilkades pada 2015 mendatang secara serentak. 30 Kades tersebut merupakan gabungan antara kades yang habis periode pada tahun 2014 dan kades yang habis pada 2015.

" Tahun 2014 ada 10 kades dan tahun 2015 ada 20 kades yang habis masa jabatannya," jelasnya.

Mengenai kekosongan jabatan kades, karena ke 30 Kades tersebut habis sebelum dilaksanakannya Pilkades serentak, Ansori menjelaskan, kekosongan tersebut akan diisi oleh Pejabat sementara (Pjs) dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sesuai dengan UU, penunjukan Pjs pengganti Kades tersebut ditunjuk langsung oleh Bupati, jika dalam suatu Kantor desa belum ada perangkat desa yang PNS, maka Pjs akan diambil dari Kecamatan setempat.

" Jika Sekdesnya sudah PNS bisa saja, tetapi jika belum maka Pjs akan ditunjuk dari Kecamatan setempat," ungkap Ansori. (crew)

Related News