Pemkab Tebo Ambil Langkah Hindari Tindak Kejahatan Trafficking

Sosialisasi antisipasi tindak kejahatan Trafficking
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Meski di wilayah Kabupaten Tebo belum dijumpai kasus trafficking atau tindak pidana perdagangan orang, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo telah melakukan langkah-langkah atau antisipasi agar tindak pidana tersebut tidak terjadi.

Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kemungkinan munculnya tindak pidana perdagangan orang, Selasa (30/9), di Aula kantor Dinas Dikbudpora Tebo.

“Di wilayah kita memang belum ada informasi adanya tindak pidana perdagangan orang, tetapi semuanya perlu antisipasi segala kemungkinan terhadap permasalahan tersebut,” kata Isnaini, Kabag Hukum Sekda Tebo, saat melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Dijelaskannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan Trafficking, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan usia muda, kondisi sosial budaya keluarga dan masyarakat, serta eksploitasi seksual anak.

“Yang jelas, semua itu dipengaruhi oleh perubahan globalisasi dunia yang maju dengan pesat, serta pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya,” katanya.

Melalui sosialisasi itu, Isnaini berharap dapat diperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang permasalahan perdagangan orang serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kasus tersebut di Kabupaten Tebo.

“Disamping itu, untuk menangani kasus perdagangan orang yang mungkin saja terjadi di sekitar kita, diperlukan kerja sama dan komitmen semua pihak terutama masyarakat. Hal ini karena masyarakat merupakan lingkungan terdekat yang lebih tahu tentang adanya kasus seperti itu,” katanya.

Jika kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan tetangganya cukup kuat, menurut Isnaini, maka upaya antisipasi terhadap terjadinya kasus perdagangan orang dapat terwujud.

“Karena dengan adanya kepedulian dan perhatian antar tetangga, maka bila ada kesulitan ekonomi untuk kebutuhan yang mendesak sesama tetangga dapat saling membantu. Bila hal ini terwujud, maka dapat menutup kemungkinan atau peluang oknum tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut dengan aksi penipuan atau bujuk rayu yang ujungnya adalah perdagangan orang,” katanya.

Sementara, Rais Dani Kasi Intel Kejari Tebo, salah satu nara sumber mengatakan, meski kasus tindak pidana perdagangan orang tidak muncul di media massa ataupun tidak terjadi di masyarakat, bukan berarti kasus tersebut tidak ada. Permasalahan perdagangan orang di wilayah Indonesia, katanya, terjadi karena sebagian besar korbannya berasal dari masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan tingkat pendidikannya rendah.

“Pelaku perdagangan orang kerap menipu para korbannya, dengan iming-iming gaji tinggi, pekerjaan menyenangkan di kota besar atau luar negeri, dan sebagian besar korbannya wanita, “ujarnya.

Rais mengatakan, perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini. Yang menjadi pertanyaan, tidak munculnya tindak pidana perdagangan orang kemuka hukum apakah disebabkan aktivitas tersebut sudah terorganisir secara canggih atau memang tingkat pengawasan terhadap aktivitas tersebut yang kurang.

Menurut Rais, dalam praktiknya pelaku perdagangan orang sering kali melibatkan banyak pihak, bahkan keluarga korban sendiri. Yang paling menderita dengan terjadinya perdagangan orang adalah keluarga dan korban itu sendiri.

“Karena itu, sudah sepantasnya bagi korban perdagangan orang tersebut diberikan suatu perhatian khusus untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Karena kebanyakan dari mereka telah mengalami banyak perlakuan tidak menyenangkan, dalam bentuk eksploitasi baik secara fisik maupun psikis,” katanya.

Sementara, Kepala BPPKB Kabupaten Tebo, Jauhari mengatakan maksud dan tujuan sosialisasi tersebut untuk mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, juga mengajak bersama-sama melakukan paencegahan taerjadinya tindak pidana pergadangan orang dengan membentuk gugus tugas di kecamatan se Kabupaten Tebo.

“Dari sosialisasi ini kita harapkan dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan membentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang di 12 kecamatan,” pungkasnya. (peta)


Related News