DPRD Minta Kadishut Tebo Mundur

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Tebo mundur jika tidak mampu melakukan serapan Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBHDR). Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD, Syamsul Rizal baru-baru ini.

Dikatakannya, kita banyak memiliki lahan kosong dan hutan kota, seharusnya pihak Dishut mampu melakukan serapan dana tersebut secara maksimal, walaupun peraturan dana tersebut cukup sulit, karena dananya tidak dapat digunakan untuk fisik.

 " Jika takut melakukan serapan dana tersebut karena peraturannya terlalu kaku sebaiknya mundur saja, karena jadi pejabat, itulah resikonya jika tidak mau dapat resiko jangan kerja di rumah saja," Ungkapnya.

Selain itu, Syamsul Rizal juga menilai lemahnya serapan dana DBHDR tersebut karena pihak Dishut kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

 " Undang kepala Desa, Camat dan masyarakat lakukan sosialisasi, jika masyarakat tahu pasti mereka mau mengajukan lahan mereka untuk dihijaukan, siapa sih petani yang tidak mau diberi batang karet, Pupuk, Gaharu dan bantuan bibit lainnya secara gratis, karena Dishut kurang inisiatif makanya DBHDR tersebut tidak terserap," tandasnya.

Sebelumnya, Dishut Kabupaten Tebo menargetkan 80 hingga 90 persen DBHDR di APBD murni dengan nilai Rp 6 Milyar. Namun, yang menjadi persoalan angaran DBHDR akan kembali muncul di  APBD-P sebanyak Rp 35 Milyar. Banyak anggaran DBHDR di APBD-P membuat Dishut tidak mampu melakukan serapan dana tersebut, mengingat untuk melakukan serapan anggaran DBHDR diperlukan waktu yang panjang dan ketersediaan lahan yang memadai. (ty)

Related News