DPR : Serapan DBHDR Rendah, Bupati Terkendala Juknis

Syamsurizal SE
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Sulitnya melakukan serapan Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBHDR) di Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Tebo, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo mendesak Pemab Tebo untuk melakukan serapan dana tersebut secara maksimal.

"Kita memiliki hutan kota, dan memiliki lahan yang cukup luas, seharusnya DBHDR dapat diserap secara maksimal, oleh karena itu kita meminta Bupati Tebo untuk mencarikan solusi karena serapan anggarannya terlalu rendah tahun ini, dan perlu berkreasi sesuai dengan aturan yang berlaku," Kata Syamsul Rizal saat  menyampaikan tanggapan fraksi-fraksi di DPRD dalam rangka menanggapi nota pengantar Ranperda Kabupaten Tebo tentang APBD-P Tahun Anggaran 2014 pada Senin (14/07). 

Menanggapi hal tersebut Bupati Tebo H. Sukandar. S.Kom. M.Si mengatakan,  bahwa sulitnya melakukan serapan dana DBHDR tersebut karena terkendala juklak dan juknisnya

"Namun, kita akan konsultasi kembali dengan Kementrian Kehutanan agar kedepannya pihak pusat dapat memberikan kebijakan terhadap daerah untuk berkreasi dan berinovasi sesuai kondisi daerah, jika Kabupaten Tebo disamakan denga Kabupaten atau Provinsi lain akhirnya kondisinya memang seperti ini," Papar Bupati.

Sementara itu, saat ditanya terkait penghijauan hutan kota Kabupaten Tebo sendiri, Bupati menyebutkan saat ini kita akan melakukan negosiasi terkait hutan kota yang ada di Tanggo Rajo mengingat lokasi tersebut milik Kodim.

"Hal tersebut sudah saya sampaikan ke pak Danrem dan pak Dandim, mereka menyambut baik lokasi tersebut untuk dijadikan taman kota, karna memang DBHRD ini menyangkut lokasi dan ketersediaan lahan, nanum kita akan mengupayakan penghijauan di Tanggo Rajo," Sebutnya.

Dirinya juga belum bisa memastikan berapa persentase serapan dari DBHDR tersebut yang nantinya akan ditargetkan.

"Ini bukan persoalan persentasenya, namun ini persoalan ketersediaan lahan, nanti jika kita menargetkan tapi tidak sampaikan juga akan menjadi persoalan, namun yang jelas persoalannya di lokasinya dan lahan," Pungkas bupati.

Sebelumnya, Dishut Kabupaten Tebo menargetkan 80 hingga 90 persen  DBHDR di APBD murni dengan nilai Rp 6 Milyar, namun yang menjadi persoalan angaran DBHD akan kembali muncul di  APBD-P sebanyak Rp 35 Milyar. Banyak anggaran DBHDR di APBD-P membuat Dishut tidak mampu melakukan serapan dana tersebut, mengingat untuk melakukan serapan anggaran DBHDR diperlukan waktu yang panjang dan ketersediaan lahan yang memadai. (ty) 

Related News