BPN Tebo Diduga Sarang Pungli

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tebo yang berkantor di Komplek Perkantoran Bupati Tebo Pal 12 Muara Tebo, diduga sarang Pungutan Liar (Pungli). Betapa tidak, biaya pembuatan Sertifikat Tanah baik itu yang Swadaya maupun jalur proyek, biaya penerbitannya cukup tinggi.

Seperti yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013 lalu, di Kabupaten Tebo terdapat alokasi Sertifikat proyek Redistribusi kepada warga melalui BPN Kabupaten Tebo yakni di Kecamatan Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu.

Didua Kecamatan tersebut, hampir disetiap Desa mendapatkan alokasinya dan perdesanya ada yang mendapatkan 50 Persil dan ada pula yang mendapatkan 100 Persil Sertifikat Redistribusi.

Sementara, pada pelaksanaan pembuatan Sertifikat Redistribusi mempunyai petunjuk Tekhnis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) diantaranya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah/2 Hektarnya sebesar Rp 34 Juta, selanjutnya dibebaskan biaya Pajak sebesar Rp 10 Juta dan masih dikenakan pemotongan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 %.

Artinya, pada pembuatan Sertifikat tanah Redistribusi tersebut, persertifikatnya warga hanya dikenakan biaya penerbitan Sertifikat Tanah sebesar Rp 1.200.000, dan biaya tersebut dibayarkan melalui Bank BRI yang ditunjuk.

Akan tetapi, realisasi dilapangan menyebutkan, warga penerima alokasi Sertifikat Redistribusi dikenakan biaya penerbitan Sertifikat mencapai Rp 6 Juta/Sertifikat dan biaya tersebut dipungut oleh panitia bentukan Pemerintah Desa penerima proyek tersebut.

Menurut informasi, dari biaya tersebut, BPN Tebo mendapatkan Rp 3.500.000/Sertifikatnya dari Panitia bentukan desa tersebut. Melihat hal itu, dapat disimpulkan bahwa, sesuai peraturan yang seharusnya warga membayar Rp 1.200.000/Sertifikat, dikenakan Rp 6 Juta yang artinya, telah terjadi Pungutan Liar sebesar Rp 4.500.000/sertifikat.

Sementara, jumlah Sertifikat Redistribusi yang diterbitkan berkisar Seribu Persil Sertifikat. Dapat disimpulkan, hasil Pungli dari penerbitan Sertifikat Redistribusi mencapai Rp 4,5 Milyar lebih dan dana tersebut dibagikan kepada panitia dan BPN Tebo.

“Kalau desa stor ke BPN Tebo Rp 3,5 Juta/sertifikat,” ujar Ngadeni, mantan Kades Rimbo Mulyo saat dikonfirmasi terkait alokasi proyek Sertifikat Redistribusi di Desa Rimbo Mulyo sambil mengakui kalau warga dipungut mencapai Rp 6 Juta.

Sementara itu, Kepala BPN Tebo, Hasnadi ketika akan dikonfirmasi Teboonline.com terkait hal itu, Senin (19/5) tidak berhasil dihubungi. Menurut Security Kantor BPN Tebo, Kepala BPN Tebo sejak pagi belum masuk Kantor. (crew)


Related News