Rekomendasi Panwaslu Tebo, Membingungkan KPU


TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tebo untuk Empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada tanggal 19 April kemarin, membingungkan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Tebo dalam menyikapinya, hal ini dikatakan Ketua KPU Tebo Basri S.Ag disela-sela persiapan PSU Desa Mangun Jayo Rabu (23/4) kemarin.

“Sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 paragraf 2 Tentang Pelanggaran Adiministrasi Pemilu pasal 18 ayat 4, saat memberikan rekomendasi Panwaslu harus melampirkan berkas kajian,”ujarnya kepada wartawan sambil menyebutkan bunyi ayat (4) pasal 18 Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pasal (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

“Sedangkan dalam surat Nomor : 01/PPL/PP/IV/2014 dikirimkan oleh Petugas Pengawas Lapangan (PPL) desa Pagar Puding pada 19 April lalu kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagar Puding dan ditembuskan ke KPU Kabupaten Tebo tidak dilampirkan berkas kajiannya,” tambahnya.

Disebutkannya juga, bahwa pada tanggal 20 April kemarin, PPS Desa Pagar Puding melayangkan surat nomor : 2/PPS/PP/2014 ke PPK Tebo Ulu berisikan rekomendasi PSU diempat TPS di Desa Pagar Puding dan ditembuskan ke KPU Tebo.

“Lantas kita menerima lagi surat nomor : 66/Panwaslu-Tbo/IV/­2014 ke KPU dan menanyakan tindak lanjut rekomendasi PPL Desa Pagar Puding yang kita terima saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Tebo kemarin,” ucapnya lagi.

Ditegaskannya, bahwa KPU Kabupaten Tebo telah membalas surat tersebut pada tanggal 22 dan langsung dibalas oleh Panwas dengan melampirkan kajian terhadap pelanggaran yang berisikan rekomendasi mengkroscek kembali laporan yang masuk, apabila benar adanya maka PSU dilakukan di 4 TPS tersebut.

“Ini yang disayangkan, sejak awal gembar gembor harus dilaksanakan PSU di 4 TPS, namun isi kajian yang disampaikan dalam surat tanggal 22 memberikan rekomendasi kepada KPUD Tebo untuk mengkroscek, membuat posisi Kami terjepit karena rekomendasi sudah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 26 pasal 62 ayat 5 dan Surat Edaran (SE) Nomor 333/KPU/­2014,” tandasnya.

Basri pun menambahkan, bahwa PKPU No 26 Pasal 62 ayat 5 mengatakan,  Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS berdasarkan keputusan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

“Tentunya kita bingung dibuatnya, karena rekomendasi keluar tanggal 20 dan sifatnya tembusan, sedangkan surat terakhir menyuruh kita mengkroscek kebawah, namun dalam SE nomor 333/KPU/2014 dikatakan bahwa,  pelaksanaan PSU terakhir adalah hari ini (23/4), ini dampak dari inkosistensinya Panwaslu Kabupaten Tebo dalam memberikan rekomendasi,” pungkasnya. (ard)

Related News