Masa Kepung Balai Desa Lubuk Madrasah, Tuntut Pemilu Ulang

Aparat Kepolisian saat menjaga Balai Desa Lubuk Madrasah
dari kepungan masa
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Keinginan tak tercapai sejumlah warga yang juga simpatisan dan tim sukses caleg desa Lubuk Madrasah meminta untuk melakukan coblos Ulang yang berujung pada tindakan protes keras dan penyegelan kantor balai desa.

Dimana dini hari kemarin (15/04) pihak KPUD bersama anggota Polres Tebo dihadang oleh puluhan massa saat akan melakukan penjemputan kotak suara di Balai Desa Lubuk Madrasah kecamatan tengah ilir.

Kasat Reskrim Polres Tebo, Ridwan Hutagaol Rabu (16/04) kemarin dikonfirmasi Teboonline.com membenarkan gejolak yang berkecamuk di wilayah pemilihan Desa Lubuk Madrasah pada malam kemarin kembali terjadi. Saat ini pihaknya pun bersama beberapa anggota sedang menuju lokasi untuk memastikan keadaan.

"Iya, sekarang kita sedang menuju Lubuk Madrasah,"ucap Ridwan.

Informasi yang dirangkum Teboonline.com, tindakan penghadangan itu disebabkan ketidak puasan sekelompok warga yang merasa dirugikan karena Panwaslu tidak mengabulkan untuk dilakukan pemilihan ulang. Hingga siang kemarin pun diketahui bahwa kotak suara tersebut masih berada di Balai desa Lubuk Madrasah.

"Dalam hal ini kita berupaya agar situasi tetap kondusif, untuk itu kami harap semua warga tetap ikut berperan aktif dan mentaati ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya telah dilakukan penghitungan ulang, dimana hanya ada selisih antara suara partai dan caleg saja. Namun  akibat ada beberapa C1 yang dinilai amburadul, maka pihak yang merasa dirugikan menuntut kembali untuk dilakukan pemungutan ulang. Dan menurut Panwaslu hal itu tidak memenuhi kriteria, dan tidak bisa dilakukan pemungutan suara ulang.

"Karena ada C1 yang amburadul, mereka minta pemungutan ulang. Hal itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai kriteria, sekarang kita masih mengadakan rapat, "tegas Ketua Panwaslu Tebo, Yuli Astuti beberapa waktu lalu.

Ditegaskannya juga dalam Pileg ini tugasnya hanya mengawasi tahapan - tahapan pemilu. Mengenai laporan dugaan pelanggaran  kita tindak lanjuti. Pelanggaran tetap pelanggaran dan tahapan - tahapan pemilu seperti pleno harus tetap dilaksanakan.

"Kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan surat rekomendasi. Karena untuk pemilu ulang itu ada dasar undang undangnya. Kita tidak mau melanggar undang undang,"tegasnya. (ard)

Related News