LPPNRI Himbau Masyarakat, Hati - Hati Gunakan Sertifikat Tanah Untuk Agunan Di Bank

Pengurus LPPNRI Kabupaten Tebo
TEBOONLINE.COM, RIMBOBUJANG - Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Tebo, yang berkantor di desa Wana Reja Kecamatan Rimbo Ulu, merupakan Cabang LPPNRI pusat di Jakarta.                                                                         
LPPNRI Kabupaten Tebo, merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai Struktur dari Tingkat Pusat, Provinsi sampai ke Kabupaten. Untuk diketahui LPPNRI Tebo berdiri dan eksis sejak Tahun 2012 yang lalu.                                                               
Sebagai LSM Pemantau Penyelenggara, LPPNRI Tebo sudah banyak memantau dan melakukan investigasi dilapangan, seperti bidang kesehatan, pertanahan, per Bankan dan lainnya di Kabupaten Tebo.                                                                                              

Saat ini, LPPNRI Tebo tengah melakukan pemantauan dan investigasi  masalah status kepemilikan tanah yang tumpang tindih, dan  sertifikat tanah yang dijadikan agunan masyarakat di Bank.

" Kita tengah melakukan investigasi kepemilikan tanah milik masyarakat yang masih banyak ditemui tumpang tindih hak kepemilikan tanah, dan sertifikat tanah  milik masyarakat yang di agunkan di Bank, yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang sering terjadi timbul masalah, " ungkap Sutarno wakil Ketua LPPNRI Tebo, dikonfirmasi Teboonline.com (3/3).                                                            

Ditambahkannya, seringnya timbul permasalahan di per Bankan, yakni seperti  sertifikat tanah milik pihak kesatu yang dipinjam oleh pihak kedua untuk agunan meminjam uang di salah satu Bank di Rimbo Bujang, ternyata bisa di balik nama kepemilikan sertifikat menjadi nama pihak kedua.

"Hasil investigasi kami, ada ditemui sertifikat tanah milik pihak pertama yang dipinjam oleh pihak kedua, terjadi dibalik nama sertifikat tersebut menjadi nama pihak kedua, tanpa sepengetahuan oleh pihak kesatu, " ujar Sutarno.                                                              

Sementara itu, bidang pertanahan LPPNRI Tebo Cahyono mengatakan,menurutnya seharusnya pihak BPN Tebo, maupun pihak Notaris harus teliti dan jeli dalam pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah dan pembuatan balik nama sertifikat tanah.                    

"Seyogianya pihan BPN maupun pihak Notaris harus melibatkan Kades atau Lurah setempat, dalam hal membuat atau mengeluarkan Surat keterangan kepemilikan tanah, untuk menghindarkan segala bentuk rekayasa, yang merugikan orang lain," terang Cahyono.                                                                      

Dikatakannya, seharusnya, masyarakat lebih berhati - hati untuk meminjamkan sertifikat tanah kepada orang lain, yang akan di jadikan agunan  untuk meminjam uang di Bank dan lainnya.


"Kami himbau kepada masyarakat, terkait meminjamkan sertifikat tanah kepada Orang lain, supaya lebih berhati - hati  untuk menghindari rekayasa dan penipuan,       "pungkas Cahyono. (Cakra/Komet)               

Related News