Ratusan Honnorer K2 Datangi Kantor DPRD Tebo Minta Kejelasan Nasib Mereka

Honorer K2 Yang Tidak Lulus Saat protes Ke BKD Tebo
TEBOONLINE.COM, MUARATEBO - Ratusan honorer kategori dua (K2) gabungan seluruh tenaga honor yang tersebar di 12 Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo yang tidakvlulus tes CPNS kemarin, kembali mendatangi Kantor DPRD Tebo untuk mempertanyakan nasib mereka dan juga memprotes hasil pengumuman tes CPNS kategori II kemarin.

Pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh wakil Ketua DPRD Tebo, WartonoTriyan Kusumo kemarin, perwakilan forum hononor daerah kategori II, Ubaidillah menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pengumuman kelulusan K2 kemarin. 

Yang pertama, mereka meminta kepada BKD Tebo, untuk melakukan verifikasi ulang terkait data sejumlah tenaga honorer yang lulus pada pengumuman kemarin. Karena mereka menilai banyak kejanggalan yang ditemukan pada pengumuman kelulusan K2 kemarin, mulai dari SK hingga tahun mengajar sejumlah honorer yang diragukan ke absahannya.

" Kita datang kesini untuk memperjuangkan nasib kami, ada 12 orang yang kami ragukan kebenaran datanya, jadi kami meminta kepada BKD Tebo agar melakukan verifikasi ulang," ujarnya.

Lanjutnya, FHDK2 juga menuntut agar Pemda tidak membuka penerimaan CPNS formasi umum pada tahun ini sebelum ada kejelasan soal nasib seluruh para honorer daerah kategori dua.

" Kita hanya minta keadilan, kita sudah mengabdi sejak lama, tolong Pemkab Tebo juga harus mempertimbangkan itu, jadi kami menuntut agar Pemkab tidak membuka formasi CPNS umum sebelum ada kejelasan nasib kami," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala BKD Kabupaten Tebo, Kamal Efendi, pihak BKD akan mengakamodir semua tuntutan para honorer. Bahkan katanya, BKD juga sudah membentuk tim untuk mengkroscek 12 nama yang dilaporkan karena dinilai janggal.

" Kita akan turun mengkroscek itu, timnya juga sudah terbentuk bahkan sudah ada surat tugas yang ditanda tangani oleh Sekda," jelas Kamal.

Hanya saja dijelaskan Kamal, dengan waktu yang hanya 30 hari, BKD tidak akan mampu mengkroscek secara keseluruhan. Pihaknya hanya akan mengkroscek nama - nama yang dilaporkan oleh FHDK2 saja.

" Jujur, kita tidak mampu mengecek secara keseluruhan, apalagi waktunya hanya 30 hari, kita hanya akan kroscek 12 nama yang dilaporkan itu saja. Maka dari itu saya minta kepada FHDK2 untuk melaporkan secara resmi nama-nama lainnya yang dianggap janggal agar bisa kita kroscek," tegas Kamal.

Kamal juga mengatakan, persoalan K2 ini sebenarnya timbul dari tingkat bawah, apalagi bagi para honorer yang di SK kan oleh kepala sekolah.
Memang kata Kamal, secara administrasi data honorer K2 kemarin tidak ada masalah karena ada SK nya, tapi yang jadi persoalan apakah SK itu benar atau tidak sesuai dengan masa mengejar mereka, itu yang masih diragukan.

" Jangan ada dusta diantara kita, secara administrasi mungkin SK nya tidak ada yang salah, tapi apakah benar mereka mulai honor sesuai dengan SK, atau SK nya yang di sulap oleh Kepala sekolah, itu yang harus kita cari kebenarannya," katanya lagi.

Sementara itu,  Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsurizal dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada BKD Tebo agar memberikan kejelasan nasib 18 orang tenaga honorer daerah (Honda) K1 yang juga hadir pada pertemuan kemarin.

" Saya minta kepada BKD, karena ini juga ada Honorer K1 yang menanyakan nasib mereka tolong berikan jawaban soal nasib mereka," ujar Syamsurizal.

Kamal mengatakan, soal K1 BKD Tebo tidak bisa menjawab hal itu, karena sampai saat ini pihak BKD juga masih menunggu jawaban dari pusat. BKD tidak punya kebijakan untuk menentukan nasib para honorer K1.

" Kita sudah tiga kali ajukan surat ke pusat soal kejelasan nasib K1, tapi sampai saat ini belum ada jawaban, kita tidak bisa memutuskan, karena wewenang dan kebijakan soal itu ada di pusat," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD, Watono Triyan Kusumo menegaskan, BKD Tebo harus segera menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan para honorer, apalagi ada laporan yang menyebutkan 12 nama yang lulus tes kemarin janggal karena tahun memulai honorernya diatas tahun 2005.

" Intinya kan mereka hanya meminta BKD mengkroscek itu, kemudian BKD juga harus segera memberikan kejelasan soal nasib mereka nantinya," kata Wartono.

Pada pertemuan kemarin akhirnya disepakati, pihak BKD dan juga DPRD Tebo akan melakukan verifikasi terkait laporan yang disampaikan FHDK2, kemudian soal tuntutan agar Pemkab tidak membuka penerimaan CPNS formasi umum, BKD dan DPRD Tebo akan berupaya mengakamodir para tenaga honor pada penerimaan CPNS formasi umum. Pertemuan kemarin masih akan berlanjut kembali dengan jadwal yang belum ditentukan. (nug)

Related News