BPN Tebo Dinilai Lamban Terbitkan Sertifikat

TEBOONLINE.COM, MUARATEBO – Sertifikat hak milik petani eks Transmigrasi Kecamatan Rimbo Bujang sebanyak 592 KK yang telah diukur ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tebo pada awal tahun 2013 lalu, sampai saat ini tak satu pun yang terbit.

Tentunya, itu mengundang pertanyaan oleh warga eks Transmigrasi Rimbo Bujang terhadap BPN Kabupaten Tebo. “ Informasi dari desa, katanya akhir Desember 2013 kemarin Sertifikat yang sudah diukur ulang akan terbit, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada satupun yang terbit,” ujar salah satu petani eks Transmigrasi Rimbo Bujang yang tak mau disebut namanya mengaku kepada Teboonline.com, Rabu (12/2)

Dijelaskan warga ini, Kebun karet miliknya yang merupakan jatah Transmigrasi pada tahun 1977, seluas 5 hektar dan persoalan hutang kepada pihak PTP Nusantara VI Rimbo Bujang sudah diselesaikan dengan cara mencicil melalui Bank agar Sertifikat Kebun Karet miliknya tersebut bisa diambil.

Namun, setelah dilunasi dan akan diambil Sertifikat tersebut, Sertifikat yang dimaksud tidak ada dan akhirnya sebagai pertanggung jawaban, pihak PTP Nusantara VI berkoordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Tebo untuk menerbitkan kembali Sertifikat tersebut dengan cara diukur ulang terlebih dahulu.

Sementara, Humas Kantor Rimsa PTP Nusantara VI Rimbo Bujang. Zainudin, ketika dikonfirmasi Teboonline.com, membenarkan bahwa Sertifikat milik 592 KK yang nota bene adalah petani eks Transmigrasi yang diukur ulang oleh pihak BPN Tebo, satu pun belum ada yang terbit.

“Ya benar belum ada yang terbit Sertifikat yang sudah diukur ulang, warga juga sering bertanya kepada kami dan pernah para Kades saya bawa menghadap kepala BPN Tebo untuk bertanya langsung, dan dihadapan Kades, Kepala BPN Tebo berjanji pada akhir Desember 2013 kemarin katanya Sertifikat sudah bisa diterbitkan,” jelas Zainudin kepada Teboonline.com, Rabu (12/2) di ruang kerjanya.

Dari 592 KK lanjutnya, baru sekitar 500 KK yang sudah diukur, selebihnya kita terkendala karena sipemilik lahan tidak ada dilokasi saat pihak BPN akan mengukur lahan.

“ Harapan kita agar pihak BPN Kabupaten Tebo menerbitkan Sertifikat minimal untuk 150 KK dulu,” pungkas PU Rimsa ini lagi. (crew) 

Related News