Ruko Milik Ismail Pengusaha Bungo Yang Ada Di Rimbo Bujang, Nyaris Terbakar

Petugas Damkar saat memadamkan kobarakan api yang nyaris membakar Ruko Ismail Ibrahim. 
TEBOONLINE.COM - Sekitar pukul 12.40 wib Sabtu (20/10/2018) warga Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dikejutkan dengan suara sirine Armada Pemadam Kebakaran unit Rimbo Bujang.

Armada tersebut meluncur dari arah pasar Sarinah menuju ke lorong yang ada dideretan bangunan ruko yang diketahui milik Ismail Ibrahim pengusaha Bungo.

Bangunan ruko tersebut berada di jalan Pahlawan Wirotho Agung atau di jalan 10 poros. Setelah ditelusuri ternyata, armada Damkar tersebut digunakan untuk memadamkan kobakaran api yang sedang melalap semak belukar yang posisinya dibelakang ruko tersebut dan posisinya pun cukup dekat dengan ruko tersebut.

Pantauan Teboonline.com, kobakaran api yang membakar semak belukar seperti ilalang, sempat membumbung tinggi dan nyaris mengenai bangunan ruko Milik pengusaha Bungo tersebut.

Alhasil, petugas Damkar berhasil memadamkan kobaran api tersebut dengan cara menyemprotkan air ke arah api dan semak belukar yang berasap. Menurut warga yang tak mau disebut namanya pada Teboonline.com mengatakan bahwa sebelum ada kebakaran ini, ia mengaku membakar sampah dibelakang ruko Ismail karena ia sedang membuat dapur.

Saat ia tinggal untuk istirahat minum, tiba - tiba bakaran sampah tersebut sudah menjalar ke semak belukar tersebut dan dengan cepatnya kebakaran tersebut meluas dan api sampai membumbung tinggi ke udara.

"Tadi saya bakar sampah, saya tinggal minum kok tau-tau api sudah kemana-mana," kata warga ini disela - sela memadamkan kobarakan api yang disaksikan oleh puluhan warga. (crew)

Bahaya.... Warga Desa Tirta Kencana Terserang ISPA Akibat Usaha Tempat Pembakaran Arang Menjamur

Tungku tempat pembakaran arang dari kayu bakar, asap yang dikeluarkan dari tungku tersebut membumbung tinggi dan mencemari udara. Akibatnya, warga setempat terserang ISPA. 
TEBOONLINE.COM - Masyarakat desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo mengeluhkan dengan menjamurnya tempat pembakaran Arang atau biasa masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Tungku Arang.

Pasalnya, tungku arang tersebut berdiri ditengah - tengah pemukiman padat penduduk.
Seperti Tungku arang yang berada di jalan Meranti ujung, tungku arang tersebut cukup dekat dan berdiri persis dibelakang rumah.

Saat Teboonline.com pada Jumat (19/10/2018) sengaja mengunjungi tempat pembakaran arang tersebut, terlihat ada 5 unit tungku dimana 3 tungku diantaranya sedang dipakai untuk pembakaran arang.

Tungku yang dipakai untuk pembakaran arang dengan diameter kurang lebih 4x4 meter ini, tidak dilengkapi dengan cerobong asap. Asap berwarna putih gelap yang berasal dari dalam tungku ini, dibiarkan keluar begitu saja.

Menurut warga setempat yang tak mau disebut namanya mengungkapkan bahwa asap dari pembakaran arang tersebut baunya cukup menyengat dan menusuk ditenggorokan. Bahkan, udara yang sudah terkontaminasi asap arang tersebut, seperti panas dan membuat saluran pernafasan menjadi gatal.

"Selama ada Tungku arang ini, dua kali saya kena ISPA. Warga di Meranti ujung ini sebenarnya sudah resah, tapi kalau kami mau komplain, nanti dikirain syirik sama usaha orang. Boleh usaha, tapi tolong lihat dan pakai aturan dalam berusaha," tegas warga ini.

Seharusnya lanjutnya, Tungku arang itu harus jauh dari pemukiman dan pakai cerobong asap yang tinggi. Ia pun berharap agar dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk turun ke lapangan menertibkan Tungku - tungku arang yang dikeluhkan oleh warga karena mengganggu kesehatan dan lingkungan.

Sementara itu, Kades Tirta Kencana Joko Suwondo saat dikonfirmasi Teboonline.com mengatakan, ia berharap agar pengusaha Tungku Arang yang membuka usahanya di desa Tirta Kencana, untuk membuat asosiasi sehingga nanti para pengusaha ini tahu akan aturan main pendirian tungku arang.

"Boleh buka usaha asal tidak merugikan kesehatan dan lingkungan," kata Joko yang mengaku bahwa pihaknya juga sudah mendengar keluhan masyarakat setempat tentang berdirinya usaha Tungku arang tersebut.

Sementara, salah seorang pemerhati lingkungan di Kabupaten Tebo Husni Yusuf juga mengomentari terkait limbah udara berupa asap yang berasal dari tempat pembakaran arang.

Ia mendesak agar dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo cepat tanggap menyikapi hal ini meskipun tidak ada laporan resmi dari warga yang terkena dampak Tungku arang tersebut.

"Dinas LH Tebo kita minta untuk sidak ke lokasi Tungku Arang, karena Tungku arang ini cukup berbahaya bagi keselamatan warga apabila usaha Tungku arang ini berdiri ditengah-tengah pemukiman padat penduduk," tukas Husni. (crew)

Caleg dan Capres Harus Aktif Kawal Gerakan Melindungi Hak Pilih


Oleh : Riance Juskal 

Sekretaris Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Bersih (Kopi Putih)

Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) serta tagar #lindungihakpilihmu yang diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak hari ini  Rabu 17 Oktober 2018, adalah langkah yang luar biasa dalam upaya jemput bola untuk menyelamatkan hak pilih masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang.

Jika pertanyaannya siapa itu pemilih? Dalam UU Pemilu No 7/2017, pasal 198 adalah warga negara Indonesia yang harus terdaftar sebagai pemilih, genap berumur 17 tahun atau lebih pada waktu pelaksanaan pemilihan, sudah atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pilih.


Terus siapa warga negara Indonesia itu? Warga Negara Indonesia adalah orang-orang/bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Seharusnya nomenklatur ini sudah sangat jelas dan dapat dipergunakan dalam menjamin partisipasi masyarakat dalam pemilu yang dilaksanakan. Tapi pada Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Tidak lagi mengakomodir Surat Keterangan bagi warga negara yang tidak memiliki KTP.


Menurut hemat saya pasal inilah yang mendorong KPU untuk membuat Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) serta tagar #lindungihakpilihmu, karena esensi pemilu itu sendiri dalam negara demokrasi adalah menjaga dan menjamin bahwa semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya nanti, mengingat semenjak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU RI beberapa waktu yang lalu, masih banyak ditemukan calon pemilih yang belum masuk kedalam DPT, langkah selanjutnya yang diambil KPU dengan memperbaiki DPT dengan membuat DPT Hasil Pencermatan, namun upaya itu masih dirasakan kurang oleh KPU. 

Karena dianggap masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari masih banyaknya warga yang tidak terdaftar di DPT terutama yang tinggal dikawasan hutan yang tidak bisa mendapatkan KTP karena terbentur UU kehutanan, persoalan pemilih yang terdaftar ganda, hingga orang mati yang masih terdaftar di DPT, bahkan hingga persoalan Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang terkadang susah diakses dan berbagai persoalan lainnya.

Sangat wajar jika KPU terlihat sedikit panik dan terkesan "nyinyir" terkait persoalan DPT ini, karena sangat berkaitan erat nantinya dengan logistik pemilu yaitu jumlah surat suara yang akan dicetak nantinya, seperti yang diatur dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 344 ayat 2, bahwa jumlah surat suara yang dicetak harus berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan ditambah cadangan 2% dari jumlah DPT yang ditetapkan. Oleh karena itu KPU harus mampu menghasilkan DPT yang betul-betul akurat. 

Sedangkan kondisi yang terjadi sekarang ini, DPT sudah ditetapkan namun masih banyak masyarakat yang belum masuk kedalam DPT itu sendiri dan jika dibiarkan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Meskipun dalam aturan mainnya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di lokasi tempat tinggalnya sesuai alamat yang tercantum dalam KTP Elektronik yang dimiliki, dikhawatirkan tidak akan tercover dengan jumlah surat suara yang tersedia di setiap TPS nantinya, yaitu hanya 2% dari jumlah DPT, Jika itu terjadi nantinya sudah dipastikan KPU akan mendapatkan tudingan tidak mampu melaksanakan Pemilu yang telah diamanahkan UU kepada mereka karena gagal memastikan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti dan bisa berujung kepada pengadilan mahkamah kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sangat disayangkan jika upaya nyinyir KPU dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat ini dibiarkan saja oleh semua Calon Legislatif dan Calon Presiden yang akan bertarung dalam pemilu 2019 nanti yang akan memperebutkan simpati masyarakat untuk dipilih.

Sudah seharusnya mereka ikut membantu mengawal dan mengawasi bersama persoalan DPT ini, bahasa gampangnya "percuma capek-capek kampanye, eh ternyata yang ditargetkan untuk memilih tidak bisa memilih nantinya".

Sudah sewajarnya dan seharusnya para caleg dan capres ini memastikan semua konstituennya yang diperkirakan akan memilih mereka nantinya semuanya sudah terdaftar dalam DPT, tidak hanya cukup dengan strategi sekedar mengurus KTP Elektronik calon pemilih saja seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa caleg dan menjadi rahasia umum dengan harapan akan memilih dirinya nanti, alangkah lebih afdolnya lagi memastikan bahwa konstituennya yang diurus KTP Elektronik nya juga sudah terdaftar di DPT dan bisa menggunakan hak pilihnya, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti dan menginventarisir semua persoalan terkait DPT ini sebagai salah satu berkas yang bisa dipergunakan dalam sengketa hasil pemilu nanti.(***)

Tower di Rimbo Ulu Masih Dalam Tahap Uji Coba, Suhud: Akan dipindahkan ke lokasi sebenarnya

TEBOONLINE.COM - Diberitakan sebelumnya, BTS atau tower salah satu operator seluler di desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, dikuatirkan warga karena jarak pondasinya hanya 1,5 meter dari badan jalan raya.

Sehingga sewaktu - waktu dapat memakan korban jiwa terhadap para pengendara yang melintas didekatnya. Terkait hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo melalui Sekdisnya, Suhud pun memberikan penjelasan terkait hal itu.

Kata Suhud, tower tersebut memang saat ini sudah berdiri. Namun, tower tersebut masih dalam tahap uji coba untuk menentukan titik Hot Spot jaringan. Nantinya, tower tersebut akan dibongkar kembali dan akan dipindahkan ke lokasi yang sebenarnya sesuai pada gambar yang tertera dalam izinnya.

"Lokasi yang sebenarnya itu jaraknya 33 meter dari as jalan raya, lokasinya ada disamping tower itu berdiri sekarang dan agak kebelakang, kalau sudah dapat untuk menentukan titik jaringannya, baru dipindahkan tower itu ke lokasinya yang asli," tukas Suhud pada Teboonline.com usai meninjau tower tersebut, Selasa kemarin (16/10/2018).

Mantan Camat VII Koto Ilir inipun mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintahan desa Suka Damai terkait izin pendirian tower tersebut. (crew)

Bahaya... Tower BTS Operator Seluler di Rimbo Ulu, Jarak Pondasinya 1,5 meter Dari Aspal Jalan Raya

BTS atau tower seluler berdiri persis disamping jalan raya, tower ini dikeluhkan oleh warga karena lokasinya cukup dekat dengan jalan yang sewaktu - waktu dapat mengancam keselamatan warga. 
TEBOONLINE.COM - Masyarakat Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, mengeluhkan dengan berdirinya salah satu BTS (Base Transceiver Station) salah satu operator seluler.

Pasalnya, BTS atau tower tersebut berdiri persis ditepi jalan Raya atau lintas Kecamatan Rimbo Ulu atau tepatnya didepan rumah warga jalan Bunga Raya poros desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu.

Warga yang melintas dibawah tower yang tingginya kurang lebih 200 meter tersebut merasa was - was dikarenakan pondasi tiang pancang tower tersebut berdiri sekitar 1,5 meter jaraknya dari badan jalan raya.

Yang dikuatirkan warga adalah ketika ada pengendara yang melintas, pengendara tersebut turun aspal ke bahu jalan, dikuatirkan akan menabrak pondasi tower tersebut. Terlebih lagi kalau dimalam hari, kondisi gelap dan tidak adanya pagar pengaman atau rambu - rambu peringatan, tower tersebut mengancam keselamatan pengendara.

"Pondasi tower ini cuma 1,5 meter dari aspal jalan raya, cukup membahayakan sekali bagi warga yang lewat, apalagi tidak ada pagar pengaman tower ini," tukas Hendri menjelaskan pada Teboonline.com, Senin (15/10/2018).

Hendri inipun berharap agar dinas terkait meninjau kembali izin pendirian BTS tersebut karena dirasakan oleh masyarakat setempat cukup berbahaya bagi keselamatan.

Hendri pun mengungkapkan bahwa meskipun tower tersebut oleh pemilik lokasi tidak mempersoalkan karena tanahnya disewa untuk pendirian tower tersebut, pemuda ini meminta juga kepada pemilik lokasi agar berhati - hati karena tower tersebut tepat persis dan hanya berjarak tiga atau empat meter saja dari depan rumah. (crew)

Proyek Paket 10 Dinas PUPR Tebo Terkesan Asal Jadi, Warga Desa Muara Tabun Ancam Akan Boikot

Warga ancam boikot proyek pengaspalan jalan desa Muara Tabun dikarenakan pekerjaannya terkesan asal jadi. Proyek ini bersumber dari APBD Tebo 2018 pada dinas PUPR Kabupaten Tebo. 
TEBOONLINE.COM - Proyek peningkatan pembangunan jalan Desa Muara Tabun, Kecamatan VII koto Kabupaten Tebo disorot warga karena diduga tidak sesuai bestek.

Proyek yang dikerjakan PT Dwikarsa Mandiri Utama dengan nilai anggaran Rp. 2.348.446.000 bersumber dari APBD Tebo tahun 2018 ini menuai sorotan warga, lantaran diduga dikerjakan asal asalan.

Menurut salah seorang warga Desa Muara Tabun yang enggan disebut identitasnya mengatakan, pekerjaan pengerasan jalan yang dikerjakan pihak rekanan tersebut tidak sesuai yang diharapkan, pasalnya material yang digunakan adalah batu sungai bercampur pasir dan tanah.

“Ketebalannya juga itu tidak sesuai, bahkan batu split yang digunakan itu tidak memenuhi standar, belum di aspal sudah mulai terkelupas,” jelas warga saat ditemui di lokasi, Minggu (14/10/2018).

"Kita minta kepada dinas PUPR Tebo untuk mengevaluasi pekerjaan peningkatan jalan paket 10 ini, kita minta rekanan menambah ketebalan batu split, kalau sekarang banyak batu sungainya, gimana jalan mau tahan lama," ujarnya.

"Kalau tidak ada tanggapan dari dinas terkait, kita akan boikot proyek ini," kesalnya. (wan)

Kapolda Jambi Turun Ke Tebo, Ini Dia Misinya!!

Wakil Bupati Tebo dan Kapolres Tebo mendampingi Kapolda Jambi saat kunjungan ke Polres Tebo. 
TEBOONLINE.COM - Sebagai rangkaian kunjungan kerjanya, Kamis (11/10/2018) Kapolda Jambi Irjen. Pol. Drs. Muchlis A.S,M.H mendatangi Mapolres Tebo. Sesampainya di Polres Tebo Kapolda Jambi langsung disambut oleh Kapolres Tebo beserta anggota, Wakil Bupati Tebo, Ketua DPRD Tebo, Forkompinda, dan tokoh masyarakat lainnya.

Kedatangan Kapolda Jambi beserta rombongan di Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung ini dalam rangka tatap muka dan silaturrahmi Kapolda Jambi dengan Polres Tebo, Forkompinda, Penyelenggara Pemilu, Ormas, Toga, Toda, dan tokoh Adat yang ada di Kabupaten dengan harapan pemilu yang akan digelar tepatnya pada tanggal 17 April 2019 mendatang menjadi Pemilu yang sejuk, aman dan damai.

Acara yang digelar kisaran pukul 11:00 wib bertempat di Aula Polres Tebo tersebut juga dihadiri langsung unsur pimpinan 16 partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu mendatang.

Kapolda Jambi, dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, agar jangan sampai pada pemilu 2019 mendatang masyarakat Kabupaten Tebo terpengaruh isyu-isyu yang belum tahu kebenarannya, sehingga akan menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

"Mari sama-sama kita jaga kondusifitas Pemilu 2019 mendatang, hati-hati dalam menggunakan media sosial jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu Hoax," ujar Kapolda.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan kepada seluruh aparat kepolisian yang ada di Kabupaten Tebo untuk mensosialisasikan Pemilu damai ini kepada masyarakat.

"Saya instruksikan untuk Kapolres Tebo agar turun ke Polsek-polsek, untuk yang ada di Polsek agar turun langsung ke masyarakat yang ada di kecamatan dimana ia bertugas," tegas Kapolda.

"Mari sama-sama kita jaga marwah Provinsi Jambi dengan menjaga keamanan Pemilu tahun depan," tutup Kapolda.

Selanjutnya Wakil Bupati Tebo Syahlan Arfan dalam sambutannya juga menegaskan, demi menjaga kondusifitas pada pemilu 2019 mendatang, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo akan memberi sanksi tegas kepada siapa saja ASN yang terlibat langsung politik praktis.

"Kami akan berikan tindakan tegas terhadap ASN yang tidak menjaga netralitasnya, apalagi sampai ikutlangsung berpolitik praktis pada Pemilu 2019 mendatang," tegas Syahlan.

Lanjut Syahlan, "Kami berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tebo bisa saling bekerjasama dalam menjaga keamanan pada pemilu mendatang, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang Sejuk, Aman dan Damai," tutup Syahlan. (crew)

Pitono : HET Gas Elpiji Subsidi 3 Kg Kabupaten Tebo Rp 18.000

TEBOONLINE.COM - Pengelola agen Gas Elpiji subsidi ukuran 3 kg Kabupaten Tebo PT Rimba Jaya Rahayu Lasatari menegaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) isi ulang Gas 3 kg sebesar Rp 18.000.

HET tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jambi beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya, HET di Kabupaten Tebo sebesar Rp 17.000, dikarenakan beberapa faktor akhirnya HET isi ulang Gas subsidi ukuran 3 kg dinaikan sebesar Rp 1000.

"Ketetapan dari Gubernur Jambi tentang HET Gas 3 kg sebesar Rp 18.000 itu berlaku di Kabupaten Tebo sejak ditetapkan," kata Pitono, pengelola PT Rimba Jaya Rahayu Lasatari menegaskan pada Teboonline.com, Rabu (10/10/2018).

Pitono pun menegaskan bahwa terkait isu HET gas Elpiji 3 kg di Kabupaten Tebo sebesar Rp 15.200 itu, Pitono menegaskan bahwa HET itu tidak benar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo Suhud juga menegaskan bahwa pihaknya juga tidak pernah menyampaikan statemen terkait HET Gas Elpiji 3 kg sebesar Rp 15.200.

"Kita tidak pernah menyampaikan HET Gas Elpiji 3 kg karena itu bukan kewenangan kita, kewenangan ada di dinas Perindag atau Agen," sebut Suhud. (crew)