Waduh... Calon Kades Terpilih Desa Giriwinangun, Tercatat Masih Pengurus Parpol

TEBOONLINE.COM - Tahapan akhir Pilkades serentak di Kabupaten Tebo tinggal satu lagi yakni pelantikan calon Kades terpilih dan jadwal pelaksanakannya masih menunggu waktu.

Pelantikan tersebut pun bakal menjadi momen sejarah bagi calon Kades terpilih tersebut.
Calon Kades terpilih tersebut pun merasa lega, pasalnya proses dan tahapan - tahapan pencalonannya sudah dilalui dengan mulus karena sudah mengikuti syarat dan aturan tata tertib untuk mengikuti penjaringan calon Kades.

Namun, lain pula nanti yang bakal dihadapi oleh Calon Kades terpilih desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Suranto. Kemungkinan besar, akan ada ganjalan besar yang bakal dihadapi oleh Suranto menjelang pelantikannya nanti untuk menjadi Kades Giriwinangun periode 2018 - 2024.

Menurut informasi yang didapat Teboonline.com, sampai berita ini dirilis, calon Kades terpilih desa Giriwinangun Suranto masih tercatat aktif sebagai pengurus partai politik yaitu sebagai Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo.

Artinya, ketika Suranto mengikuti penjaringan bakal calon Kades Giriwinangun, Suranto tidak menyertakan surat pengunduran diri dari pengurus parpol atau masih aktif sebagai pengurus Parpol.

Hal itu pun dibenarkan oleh Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tebo Wartono Triyan Kusuma. "Suranto Calon Kades terpilih desa Giriwinangun sampai sekarang belum ada mengundurkan diri dari Ketua PAC PDIP Rimbo ilir, jadi Suranto masih aktif sebagai pengurus PAC," ujar Wartono saat dikonfirmasi Teboonline.com, Selasa (17/07/2018).

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Desa BPMPD Kabupaten Tebo Ansori pun menegaskan bahwa setiap Calon Kades yang berasal dari pengurus Parpol, yang bersangkutan harus dan wajib mengundurkan diri dari pengurus Parpol tersebut sebelum pemilihan dilakukan.
"Setiap calon Kades harus mengundurkan diri dulu dari pengurus Parpol sebelum pemilihan, itu wajib dan harus diikuti," sebut Ansori dihubungi Teboonline.com via HP.

Persoalan Calon Kades terpilih desa Giriwinangun ini pun sempat diposting oleh salah satu akun Facebook atas nama Afriansyah.

Ia menulis, Mohon Pencerahan dari Dinas PMD Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Khususnya Bidang Pemdes (Pemerintah Desa).
Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Perda Tebo nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, laporan, pemberhentian, pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, menyatakan "pegawai tidak tetap pada instansi pemerintahan dan karyawan badan usaha milik Negara/Daerah/Swasta yg mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapat izin tertulis dari pimpinannya dan pernyataan akan mengundurkan diri jika terpilih jadi Kepala Desa secara tertulis dibubuhi materai 6000 dan diketahui pimpinannya sebelum pendaftaran".

Pertanyaan Saya :
Apakah Partai Politik termaksud Pihak Swasta????

Jika iya,
Bagaimana status Pemenang Pilkades jika yg bersangkutan masih terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik????

Contohnya seperti yg terjadi di Desa Giri Winangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo!!!!

Bagaimana Pendapat Saudara2!!!!

#savepilkades. (crew)


Perangkat Desa Yang Nyaleg Harus Mengundurkan Diri, Ansori: di Tebo tidak ada Kades Yang Jadi Caleg

Partai peserta Pemilu 2019 
TEBOONLINE.COM - Pemilihan Legislatif 2019 sudah mulai diramaikan dengan munculnya bakal calon Legislatif yang direkrut oleh masing-masing Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019.

Bakal Caleg pun beragam latar belakang profesi selain memang figur tersebut sosok seorang politisi, ada yang dari pengusaha swasta dan sosok seorang tokoh ditengah - tengah masyarakat.

Pantauan Teboonline.com dilapangan, para Parpol sudah mulai kasak kusuk menyiapkan pemberkasan bakal Caleg untuk didaftarkan ke KPUD Tebo dimana KPUD Tebo membuka pendaftaran tanggal 4 Juli dan tutup tanggal 17 Juli 2018.

Terkait figur bakal Caleg, apakah ada Kades di Kabupaten Tebo yang menjadi Caleg, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tebo melalui Kabid Pemberdayaan Desa Ansori saat diminta keterangan mengatakan bahwa sejauh ini belum ada Kades di Kabupaten Tebo yang menjadi Caleg.

Menurutnya, apabila ada seorang Kades yang maju menjadi Caleg, yang bersangkutan harus Mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya termasuk perangkat desa yang lainnya dan hal itu sudah diatur oleh UU No 6 tahun 2014.

"Kades ataupun perangkat desa seperti Kaur dan Kadus jadi Caleg, mereka harus mundur dari jabatannya. Sesuai UU, Kades dan perangkat desa tidak boleh berpolitik atau menjadi pengurus partai," sebut Ansori pada Teboonline.com, Senin (16/07/2018).

Kalau ada Kades yang nyaleg lanjut Ansori, yang bersangkutan pasti membuat surat pengunduran diri yang disampaikan ke BPMPD Kabupaten Tebo untuk diproses lebih lanjut.

Sebelumnya, muncul beberapa isu nama perangkat desa seperti Kades dan Kadus yang akan maju menjadi Caleg. Namun, belakangan santer pula nama - nama tersebut urung untuk maju dikarenakan yang bersangkutan harus melepas jabatannya sebagai perangkat desa.

Mungkin saja, rasa keberatan untuk melepaskan jabatan tersebut ada kaitannya dengan pengelolaan ADD dan DD yang besarannya cukup fantastis. Yang ditakutkan mereka, sudah mundur dari jabatan perangkat desa, tidak lolos pula menjadi anggota DPRD. (crew)



SAD Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Suaranya di Pilpres, Temenggung Pasendi: Puluhan tahun sudah hidup menetap, satupun kami tak ada yang punya identitas

Ilustrasi. 
TEBOONLINE.COM - Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sudah diambang pintu, peran serta daerah turut mensukseskan pesta demokrasi tersebut adalah dengan cara melakukan pencapaian target perekaman E-KTP terhadap wajib E-KTP.

Salah satunya adalah Kabupaten Tebo provinsi Jambi, ternyata masih banyak Warga Suku Anak Dalam (SAD) Di Kabupaten Tebo yang belum mempunyai E-KTP, salah satunya warga Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Kecamatan Tebo Ilir.

Warga Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Kecamatan Tebo Ilir ini berjumlah 14 Kepala Keluarga (KK). Mereka mengeluhkan belum adanya Kepemilikan Surat Tanda Kependudukan, seperti KK, KTP dan Kartu identitas lainnya.

Padahal warga Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Tebo Ilir, tepatnya di desa Teluk Rendah sudah puluhan tahun hidup menetap, sampai saat ini belum ada identitas diri yang dimiliki Suku Anak Dalam, dan artinya warga Suku Anak Dalam ini terancam tidak mempunyai Hak suara pada pemilu 2019 nanti.

"Satupun kami tidak mempunyai identitas, dan pada 2019 nanti kami yang tergabung dalam Suku Anak Dalam di Kecamatan Tebo Ilir tidak mempunyai hak suara pada pemilihan nanti," ungkap Pasendi, selaku temenggung dikelompok SAD tersebut.

Pasendi juga mengharapkan, kepada Pemerintah Kabupaten Tebo memperhatikan warga Suku Anak Dalam yang saat ini masih banyak yang belum mempunyai identitas diri.

"Kami berharap agar Pemerintah juga memperhatikan kami, agar kami mempunyai hak suara dalam pemilu 2019 nanti," harap Pasendi.

Sementara itu, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tebo, hingga kini ada 156 warga Suku Anak Dalam yang sudah mempunyai E-Ktp dari berbagai wilayah, seperti wilayah Muara Tabir dengan jumlah KK 136 orang wajib ektp 191 orang.

Sementara, wilayah Kecamatan Tengah Ilir dengan jumlah KK sebanyak 39 orang dengan wajib e-ktp 68 orang, dan wilayah VII Koto Ilir dengan jumlah KK 15 wajib ktp 27 orang. Dari data tersebut, ternyata masih banyak warga Suku Anak Dalam (SAD) yang belum memiliki E-ktp.

Sementara, untuk di wilayah Tebo Ilir dengan Jumlah KK 15 orang, belum ada satu orangpun yang memiliki E-Ktp. (crew)

2017, Tunggakan Listrik Pemkab Tebo Belum Diselesaikan

TEBOONLINE.COM - Pemerintah Kabupaten Tebo, pertahun setidaknya harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,2 Miliar untuk memenuhi kewajiban terhadap PLN atau sebesar Rp 300 juta per bulan.

Pada tahun 2017 lalu, dari kewajiban sebesar Rp 4,2 Miliar, Pemkab Tebo masih menyisakan tunggakan sekitar 2 bulan dengan total nilai Rp 600 juta.

Agar semua kewajiban tersebut bisa diselesaikan setiap tahunnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tebo meminta kepada Pemkab Tebo untuk menganggarkan kewajiban tersebut dalam APBD-P Tebo termasuk sisa tunggakan tahun lalu.

"Tahun 2017 masih ada 2 bulan dengan rincian Rp 300 juta perbulan, jadi ada 600 juta yang belum diselesaikan ditambah kewajiban pertahun Rp 4,2 miliar, jadi total yang harus dibayarkan sekitar Rp 4,8 miliar pada tahun 2018 ini. Kita minta agar itu diajukan pada APBD-P nanti agar tidak menjadi hutang ditahun berikutnya," ujar Syamsu Rizal, wakil Ketua DPRD Tebo, saat membacakan pandangan fraksi Demokrat terhadap nota pengantar LKPJ Keuangan Bupati Tebo 2017, pekan lalu.

Dirinya mengatakan, dengan sisa anggaran yang hanya sekitar Rp 2 miliar, maka potensi hutang Pemkab Tebo di tahun 2018 Rp 2,8 Miliar. Maka dari itu, dirinya meminta kepada Pemkab Tebo agar mengusulkan anggatan tersebut pada APBD-P 2018 agar hutang kepada PLN bisa diselesaikan.

Sementara itu, Kepala BKD Tebo, Nazar Efendi dikonfirmasi mengakui bahwa sisa anggaran untuk PLN tahun 2018 sekitar Rp 2 Miliar seperti yang disampaikan Dewan.

Namun dirinya meyakini bahwa kewajiban terhadap PLN tahun 2018 ini akan dapat diselesikan, karena Pemkab akan mengajukan penambahan anggaran tersebut di APBD-P 2018 ini.

"Penambahan anggaran itu memang akan kita usulkan di APBD-P, itu harus. Kita berkeinginan agar kewajiban itu bisa diselesaikan setiap tahunnya," ujar Nazar dikonfirmasi via telpon, Minggu (15/07/2018) . (crew)

(BERITA BERGAMBAR): DPRD Tebo Gelar Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tebo & Pandangan Fraksi - fraksi

TEBOONLINE.COM - Setelah menerima laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) keuangan Bupati Tebo, akhirnya 7 fraksi di DPRD Tebo menerima dan menyetujui laporan tersebut. Hal ini langsung disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsul Rizal, pada rapat Paripurna yang digelar di gedung aula DPRD Tebo, Kamis (12/07/2018).

Syamsul Rizal dalam penyampaian mengatakan bahwa 7 Fraksi di DPRD Tebo ini tidak hanya menerima dan menyetujui LKPJ saja, namun Ketujuh Fraksi di DPRD tersebut juga memberikan saran serta masukan kepada Bupati Tebo untuk mengatur belanja yang diambil dari APBD Tebo serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Tebo di tahun mendatang.

"Semua persoalan yang menyangkut dengan keuangan daerah perlu ada peningkatan, terutama masalah PAD Tebo sendiri," sebut Samsul Rizal.

Dirinya juga mengatakan bahwa masukan dari 7 Fraksi tersebut ialah dari Fraksi Golkar meminta agar PAD yang berasal dari Retribusi ditingkatkan lagi, pasalnya pendapatannya sangat rendah (0,29%) dan ditahun yang akan datang perlu pendataan potensi yang akurat.

Dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar PAD ditingkatkan lagi, pasalnya ditahun ini pendapatannya diluar akal sehat. Untuk itu, ditahun yang akan datang perlu ada peningkatan karena hal tersebut akan menunjang bantuan dari pusat.

Sementara, dari Fraksi Demokrat juga meminta agar PAD ditingkatkan lagi, mengingat PAD merupakan hasil yang dapat menunjang penghasilan. Dari Fraksi Gerindra meminta agar penataan aset dan ruko di pasar Sarina Rimbo Bujang pada zaman Bungo Tebo banyak yang belum masuk daftar aset Daerah.

Selain itu, Fraksi  PAN meminta agar dinas Perhubungan dan Perindag supaya meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dan dari Nasdem Kebangkitan Bangsa agar menganggarkan belanja wajib belanja berupa pembayaran jasa listrik LPJU dan pemeliharaannya supaya tidak terjadi pemadaman di tengah masyarakat.

Terakhir, dari Fraksi Nurani Sejahtera meminta agar pihak terkait yaitu BKD untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam menggali potensi daerah di Kabupaten Tebo. (crew)


Ketua DPRD Kabupaten Tebo Agus Rubyanto pimpin sidang Paripurna penyampaian LKPJ Bupati Tebo dan penyampaian
pandangan fraksi - fraksi. 

Pejabat dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo yang hadir. 

Anggota DPRD Kabupaten Tebo yang hadir. 

Wakil Bupati Tebo Syahlan Arfan mewakili Bupati Tebo tanda tangani berita acara LKPJ. 

Ketua DPRD Kabupaten Tebo Agus Rubyanto menandatangani berita acara penyampaian pandangan fraksi - fraksi terhadap LKPJ Bupati Tebo. 

Poto bersama Wakil Bupati Tebo dan pimpinan DPRD Kabupaten Tebo.


Kesadaran Warga Tebo Lemah, Pemicu Lambatnya Perekaman E-KTP

Ilustrasi. 
TEBOONLINE.COM - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tebo, terus berupaya merampungkan perekaman E-KTP dalam setiap tahunnya. Baik itu menerima perekaman di kantor Dukcapil Tebo maupun langsung turun ke desa - desa.

Hingga Juni 2018, tercatat sebanyak 14.011 warga Kabupaten Tebo belum melakukan perekaman KTP elektronik. Namun, untuk angka secara keseluruhan, dinas Dukcapil Kabupaten Tebo sudah menyelesaikan perekaman sebanyak 93,64 persen dari jumlah penduduk wajib eKTP.

Kepala dinas Dukcapil Kabupaten Tebo Tebo Ir Prayitno melalui bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Bekti Ferry Densi mengatakan, terhitung Juni 2018 pihaknya sudah berhasil merekam 93,64 persen dari warga wajib penduduk.

"Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai 90 persen lebih," ujar Bekti.

Secara angka dikatakan Bekti,  dari Jumlah penduduk 320.893 jiwa dari jumlah tersebut Wajib  eKTP 220.407 jiwa. Sudah rekam sebanyak  206.396 jiwa dengan persentase 93,64 persen dan jumlah belum rekam 14.011 jiwa dengan persentase  6,36 persen.

Bagaimana dengan warga yang belum, Bekti menyampaikan kendalanya adalah lemahnya kesadaran warga. Dan kesadaran mereka timbul bila membutuhkan seperti mencari pekerjaan, menerima bantuan pemerintah dan kebutuhan lainnya.

"Bila mereka butuh baru mengurus, itu yang membuat kita repot, dan target belum bisa kita selesaikan 100 persen," ujarnya.

Namun, sampai saat ini pihaknya melakukan pola jemput bola sehinga ke pelosok desa, lagi-lagi warga tidak ditemukan dan tidak sadar betapa butuh nya administrasi. Kendala kedua yaitu banyak warga yang belum memiliki KK karena belum melapor dan terdaftar. (crew)

Jadwal Pelantikan Kades Terpilih Belum Dipastikan, Ansori: SK masih diproses

Bupati Tebo H Sukandar saat meninjau pelaksanaan Pilkades serentak 2018. 
TEBOONLINE.COM - Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tebo provinsi Jambi pada 30 Juni 2018 yang lalu, berjalan lancar. Para calon Kades tepilih dari 38 desa yang tercatat sebagai penyelenggara Pilkades serentak pun saat ini masih menunggu waktu untuk pelantikan yang sejatinya nanti akan dilakukan oleh Bupati Tebo.

Namun, kapan waktu pelantikan belum dapat dipastikan jadwalnya dikarenakan Badan PMPD Kabupaten Tebo saat ini sedang memproses SK Kades terpilih jelang pelantikan paska pelaksanaan Pilkades serentak digelar.

"Masih jauh waktunya karena saat ini saja SK pelantikan para calon Kades terpilih masih dalam proses. Jadi belum bisa dipastikan kapan waktu pelantikan," ujar Ansori, Kabid Pemberdayaan Desa Badan PMPD Kabupaten Tebo saat dikonfirmasi Teboonline.com, Senin (09/07/2018).

Ansori pun menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Tebo tidak menemui permasalahan yang cukup berarti.

Hanya saja ada salah satu desa yang menemui permasalahan seperti di desa Pagar Puding Lamo dan permasalahan tersebut diakuinya sudah sampai ke BPMPD.

Sementara, satu desa lagi yakni di desa Rantau Langkap. Namun, pihaknya tidak akan mencampuri karena tahapan - tahapan Pilkades serentak di desa Rantau Langkap sudah dijalankan dan tidak ada permasalahan.

Diketahui, dua desa di Kabupaten Tebo yakni Pagar Puding Lamo dan Rantau Langkap timbul gejolak paska Pilkades serentak digelar.

Untuk desa Pagar Puding Lamo, disana ada 5 calon Kades, 4 calon Kades yang kalah menuntut agar Pilkades diulang karena panitia Pilkades dinilai tidak profesional.

Untuk Pilkades Desa Rantau Langkap, calon Kades terpilih ditepis isu atas dugaan ijazah yang diragukan keabsahannya. (crew)

Polisi Tangkap Juru Parkir Pasar Sarinah Rimbo Bujang

TEBOONLINE.COM - Satreskrim Polsek Rimbo Bujang, Pada Minggu (08/07/2018) melakukan Pemetaan, pendataan dan penindakan terhadap aksi pungutan - pungutan liar diareal parkir liar roda dua dikawasan pasar sarinah Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Dalam kegiatan tersebut, Satreskrim Polsek Rimbo Bujang menemukan dan mengamankan satu orang pemuda pendatang asal Jawa Tengah Berinisial SR (26) memungut setiap pengendara parkir sebesar Rp. 2.000,- dan telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 190.000,- tanpa karcis resmi dari Dinas terkait. Uang yang berhasil dikumpulkan dari hasil memungut parkir akan disetorkan kepada YD.

Kapolsek Rimbo Bujang IPTU Rezka Anugras dikonfirmasi mengatakan kegiatan tersebut baru sebatas tindakan Preventif, bagi siapapun yang kedapatan melakukan pungutan parkir tanpa didasari payung hukum yang ada terhadap roda Dua maupun roda empat dilakukan arahan dan pernyataan untuk tidak mengulangi kembali.

"Kali ini baru sebatas tindakan Preventif, yang tertangkap hanya diberi arahan dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan parkir liar lagi," tukasnya. (crew)